Kerugian akibat banjir di pijay capai Rp300 M

BANDA ACEH - Meski tak ada korban jiwa, kerugian akibat banjir bandang melanda Pidie Jaya (Pijay) diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Sedangkan kerugian akibat banjir di Aceh Utara dan sebagian wilayah Batee Iliek, Bireuen belum bisa diperkirakan.

“Khusus untuk Pidie Jaya, data sementara kerugian diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Di antaranya kerugian dari sektor pendidikan, pertanian, dan kerusakan bangunan. Sedangkan banjir di Aceh Utara dan sebagian wilayah Batee Iliek, Bireuen belum diperoleh data taksiran kerugian,” kata wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar, siang ini.

Menurutnya, pemerintah Aceh sudah mengirim bantuan darurat berupa obat-obatan dan makanan ke semua kabupaten/kota di Aceh yang terkena banjir. Sedangkan untuk mobiler sekolah, seperti buku, bangku, dan komputer akan segera dikirim.

Pesantren Aceh di Tanah Betawi

Sudah 21 tahun usia Pondok Pesantren Aceh bercokol di tanah Betawi. Di bawah kendali Drs Tgk Marzuki Abdul Ghani, putra kelahiran Juenib, Kabupaten Bireun, kini pesantren Mudi Mekar Al Aziziyah juga menjadi pusat pertemuan orang Aceh perantauan. Hujan rintik masih membasahi jalan Kampung Pamahan, Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari itu,

Sabtu (7/12) pekan lalu, ribuan warga Aceh perantauan masih bolak-balik ke Pondok Pesatren (Ponpes) MUDI Mekar Al-Aziziyyah. Selain menghadiri hajatan pesta perkawinan putra pertama Pimpinan Ponpes tersebut, mereka juga menyempatkan untuk menjenguk putra putri mereka yang nyantri di pesantren tersebut. Berdasarkan penuturan Pimpinan Ponpes Ma’hadul Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mekar Al-Aziziyyah, Drs Tgk H Marzuki Abdul Ghani, kepada Kontras, pekan lalu saat menyambanginya di komplek pesantren mengatakan, dayah tersebut didirikan sejak tahun 1988 diatas tanah 400 meter. “Saat itu kita membeli harga tanah sekitar Rp 3.000 dengan jumlah murid empat orang dari Aceh, T Manyak Indra, Bahar, Herman Afrijal, dan Nasrullah Nyak Musa Al-Asyi,” katanya.

Pidie Jaya sentra pertanian Aceh

MEUREUDU - Kabupaten Pidie Jaya dengan delapan kecamatan, yang selama ini merupakan lumbung pangan di Aceh, juga akan diupayakan sebagai sentra pertanian untuk berbagai komoditas.

Upaya menjadikan Pidie Jaya sebagai pusat komoditas pertanian di Preovinsi Aceh, dicetuskan seorang pegiat pertanian Aceh, Yusri Yusuf, tadi pagi. Untuk tercapainya tujuan tersebut, katanya, pihaknya melatih 100 petani handal secara berkelanjutan.

Pidie Jaya prioritaskan CPNSD putra daerah

MEUREUDU – Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam, mengatakan, Pemkab Pijay tetap memprioritaskan putra daerah dalam merekrut (penerimaan) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) formasi umum tahun 2009 di Kabupaten Pidie Jaya yang testingnya dilaksanakan Minggu lalu.

“Kita tetap komit memperjuangkan agar putra-putri terbaik daerah lebih diutamakan kelulusannya,“ katanya, pagi ini.

Putra daerah yang diprioritaskan, katanya, bukan hanya putra daerah yang tinggal di Pidie Jaya saja. Melainkan juga putra daerah yang lahir di Pidie Jaya dan tinggal di luar kabupaten.

Menurutnya, jumlah peserta tes CPNSD tahun ini yang mencapai 7.000 orang lebih dari total pelamar 8.408 orang, 1.352 diantaranya tidak ikut tes (absen) memperebutkan 299 formasi, tidak termasuk formasi dokter gigi karena tidak ada pelamar.

28 koperasi di Pidie Jaya bangkrut

MEUREUDU - Sebanyak 28 unit dari 173 koperasi yang ada dan tersebar di sejumlah kecamatan di kabupaten Pidie Jaya dilaporkan bangkrut atau tidak beroperasi lagi dengan berbagai alasan. Sementara 141 koperasi lainnya belum melakukan rapat anggota tahunan (RAT) sehingga tidak diketahui perkembangan usaha tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh Waspada dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) kabupaten Pidie Jaya, tadi malam, di kabupaten itu tercatat 173 unit koperasi. Sebanyak 153 dari jumlah itu merupakan koperasi warisan dari kabupaten induk (Pidie).

“Dari 173 koperasi tersebut, hanya 45 koperasi yang aktif dan 28 tidak aktif dengan berbagai alasan. Sebenarnya, koperasi-koperasi yang masih aktif itu, diwajibkan membuat RAT (Rapat Anggota Tahunan), tapi sampai sekarang baru 21 koperasi yang sudah membuat RAT, “ jelasnya.

Pidie Jaya miliki SRG pertama

MEUREUDU - Kabupaten Pidie Jaya yang belum berusia tiga tahun setelah pisah dari kabupaten induk (Pidie), kini merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang memiliki gudang penyimpanan komoditas hasil bumi dengan sistem resi gudang (SRG).

Gudang tersebut sedang dibangun dengan dana program stimulus fiskal 2009 di Kecamatan Trieng Gadeng, Pidie Jaya, dalam pengawasan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM)).

Kepala Disperindagkop dan UKM kabupaten Pidie Jaya, HM Jalil Basyah, mengatakan, dengan adanya gudang tersebut diharap petani dapat menyimpan hasil buminya, semisal gabah (padi), beras, jagung, kakao, kedelai, rumput laut, di saat harganya turun alias anjlok, untuk selanjutnya dijual kembali saat harganya tinggi.

Chikungunya meluas di Pidie Jaya

MEUREUDU - Jika sebelumnya penderita hanya sekitar puluhan orang, kini penyakit chikungunya (flu tulang) semakin meluas dan menyerang skira 369 warga di dua kecamatan wilayah kabupaten Pidie Jaya.

“Hingga kini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya, warga yang terserang wabah cikungunya mencapai 369 orang, tersebar di dua kecamatan yakni Pante Raja dan Bandar Baru,“ ungkap sumber di Dinkes Pidie Jaya, sore ini.

Berdasarkan data Dinkes, ke-369 penderita terdapat kecamatan Pante Raja 31 orang, Bandar Baru 338. Penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegypti telah membuat warga ketakutan dan resah. Mereka minta pemerintah mengambil langkah antisipasi seperti melakukan fogging.

Ratusan hektar kakao di Pidie Jaya diserang hama

MEUREUDU - Ratusan petani di sejumlah kecamatan dalam daerah kabupaten Pidie Jaya dan Pidie, mengeluhkan kondisi kehidupannya. Pasalnya, ratusan hektar tanaman kakao (coklat), dilaporkan sudah empat tahun lebih diserang hama penyakit.

“Meski pemerintah telah mengalokasikan dana untuk membasmi hama penyakit tersebut, namun ratusan hektar tanaman yang sebelumnya sangat menjanjikan itu tersebar di berbagai kecamatan masih belum bisa tertolong dan terlepas dari serangan penyakit,” kata, Ruslan, warga Cubo Kayee Jatoe, tadi pagi.

Dikatakan, sudah banyak warga di kecamatan Bandar Baru yang menikmati hasil panen tanaman kakao. Bahkan, banyak pula diantara mereka yang sudah mampu menunaikan ibadah haji dari hasil penjualan biji kakao terutama di saat krisis moneter terjadi.

Proyek Siluman kian menjamur di Pidie Jaya

MEUREUDU - Proyek siluman (proyek tanpa papan nama) di kabupaten Pidie Jaya kian menjamur. Akibatnya, pengerjaan proyek kerap mengganggu arus lalulintas karena material seperti pasir, batu, ditumpuk sembarangan di badan jalan.

“Tampaknya hal itu ssudah menjadi kebiasaan dari kontraktor dan keteledoran dinas terkait yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan proyek, sehingga setiap pembangunan dilakukan tanpa memikirkan ketentraman masyarakat," kata warga Trienggadeng, Ahmad, tadi malam.

Perihal ini menggambarkan kurangnya etika dan tidak profesionalnya kontraktor dalam bekerja dan lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah. ”Setiap pembangunan memiliki aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang diatur dalam Keppres 80,“ tandasnya.

MTR terancam gagal di Pidie Jaya

ULEE GLE – Belum diperbaikinya tiga seuneulhop (bendungan) irigasi di Ulee Gle, kecamatan Bandar Dua, kabupaten Pidie Jaya, yang ambruk diterjang banjir beberapa waktu lalu, mengakibatkan Musim Tanam Rendengan (MTR) 2009/2010 terancam gagal.

Terkait kondisi ketiga unit irigasi tradisional (pedesaan) yang mengalami rusak total, menyebabkan para petani mengeluh karena lahan sawah mereka kering kerontong sehingga terancam gagal ditanami padi.

"Padahal, kami sudah siap-siap untuk turun ke sawah mengolah tanah dalam menghadapi MTR yang setahun sekali itu. Tapi, mengingat kondisi seuneulhop yang masih dibiarkan ambruk. Kami khawatir di tengah perjalanan musim tanam nanti lahan dan tanaman padi akan kekeringan, “ ungkap seorang tokoh tani, Mustafa, kepada Waspada, tadi malam.

Jika tidak segera mendapat perbaikan, katanya, hampir dapat dipastikan ribuan petani di wilayah yang selama ini mendapat suplai air dari bendungan tersebut, akan kehilangan mata pencaharian, dan rawan pangan pun akan bisa terjadi.

Merekam Jejak Abdullah Puteh

JIKA tidak tersandung kasus Helikopter MI-2 Buatan Rostov, Rusia, sepertinya, nama Abdullah Puteh akan berada pada deretan nama-nama orang yang berjasa dalam meretas penyelesaian konflik di Aceh. Selaku Gubernur Nangroe Aceh Darussalam saat itu, ia adalah orang yang paling berkuasa di Aceh. Puteh termasuk getol dan terlibat aktif dalam sosialisasi sembilan pasal kesepakatan penghentian permusuhan (The Cessation of Hostilities Agreement), pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah didatangani 9 Desember 2002.

Seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga, itu yang dialami Abdullah Puteh. Meski banyak kontribusinya untuk Aceh, termasuk pemberlakusan syariat Islam, tetapi nama Puteh tenggelam dalam pusaran informasi korupsi ketimbang jasa-jasa untuk Aceh. Seperti apa sesungguhnya profil lelaki kelahiran Meunasah Arun ini? Abdullah Puteh Lahir di Meunasah Arun, Idi, Aceh Timur, 4 Juli 1948. Menghabiskan masa kecil di Idi. Di sana pula ia menamatkan sekolah rakyat dan sekolah menengah pertamanya. Sementara masa remajanya dilalui di Langsa, Aceh Timur, sambil menamatkan sekolah menengah atas. Walau dimanja, bungsu dari lima bersaudara ini sejak kecil belajar hidup prihatin. Untuk menambah biaya sekolah, ia berjualan telur di pasar atau menjajakan nasi bungkus di stasiun kereta api. Di rumah indekos,

27 desa di Pidie Jaya belum terima BKPG

MEUREUDU – Meski sudah memasuki akhir bulan November 2009, sebanyak 27 desa di kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, dilaporkan belum menerima dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dari provinsi. Keterlambatan itu diduga akibat kesalahan penulisan nama desa yang ada di kecamatan tersebut.

“Walaupun kesalahannya beberapa desa saja, resikonya untuk satu kecamatan. Seperti di kecamatan Trienggadeng, ada yang salah ketik desa. Misalnya, ada ketikan desa Meunasah Mee, Pangwa. Sedangkan pada stempel geuchik hanya ditulis desa Meunasah Mee. Tidak perlu menambah Pangwa, walau desa itu berada di Kemukiman Pangwa,” jelas kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pidie Jaya, Ilyas Yusuf, tadi sore.

Menengok Kebotakan Hutan Pidie

Setelah perdamaian atau lahirnya MoU Helsinki 2005 lalu, aksi pembalakan liar justru semakin ganas. Ini dibuktikan dengan hasil operasi gabungan yang digelar pada beberapa bulan lalu oleh pihak dinas Kahutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie. Dari jumlah luas hutan di Kabupaten Pidie, sekitar 185.964 hektare merupakan hutan lindung. Selebihnya, hutan produksi 43.633 ha dan areal lainnya 93.533 ha. Namun, hingga kini, belum bisa dipastikan berapa hektare yang telah dibotakkan terutama pascadamai Aceh.

“Sejauh ini kita belum mengetahui secara pasti angka hutan kita yang telah dibotakkan (digunduli) oleh para pembalak liar. Sebab, para pembalak tersebut dalam melakukan aksi liar itu hanya mengandalkan lokasi secara tebang pilih,” sebut Kadis Kehutanan dan Perkebunan Pidie, Ir Amin Affan MSi, kepada Kontras, pekan lalu via telepon selulernya.

Tras Utama: Siapa Gunduli Hutan Aceh?

Kebijakan jeda tebang telah digulir sejak tahun 2007. Ribuan pasukan ‘penjaga hutan’ juga telah direkrut oleh Pemerintah Aceh. Lalu, mengapa masih banyak penebangan liar?

Meski telah memakai payung, masih juga basah oleh air hujan. Analogi ini tampaknya tepat dengan situasi hutan di Aceh saat ini. Ketika Pemerintah menerapkan kebijakan Moratorium Logging (jeda tebang sementara) pada tanggal 6 Juni 2007, melalui Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2007, ternyata degradasi atau kemerosotan hutan semakin parah. Berdasarkan gejala yang timbul hingga saat ini, sejumlah elemen masyarakat yakin akan adanya peningkatan kerusakan hutan di Aceh.

Silaturahmi Aceh Rasa Qatar

SILATURAHMI menjadi ciri khas bagi masyarakat Aceh. Nenek moyang selalu mengamanahkan, silaturahmi tanda persaudaraan. Silaturahmi pula yang menjadi pengerat masyarakat Aceh di Al Khor, Doha, Qatar. Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) warga Aceh menetap di distrik Al Khor. Mereka umumnya bekerja pada bidang perminyakan. Sudah puluhan tahun mereka menetap di Timur Tengah. Kangen, kampung halaman disiasati dengan mendirikan organisasi Masyarakat Serambi Mekkah (Masmekkar).

Meluangkan waktu bersilaturahmi bagi masyarakat Aceh di Qatar memang tidak mudah. Jam kerja yang sangat padat, membuat mereka harus membuat kesepakatan kapan akan melakukan silaturahmi. “Silaturahmi yang tak putus, mengurangi rasa rindu kampung halaman,” kata Bustami Asyek, asli warga Desa Keutapang, Kota Banda Aceh, yang kini bekerja di bidang perminyakan di Qatar, saat dihubungi Kontras, Kamis (22/10).

Undangan Halal Bi Halal

HADIRILAH BERAMAI-RAMAI

UNDANGAN

PENGURUS PUSAT TAMAN ISKANDAR MUDA

MENGUNDANG BAPAK/ IBU/ SAUDARA, WARGA ACEH JABODETABEK & BANTEN, UNTUK MENGHADIRI

HALAL BI HALAL

MASYARAKAT ACEH JABODETABEK & BANTEN,

PADA :

HARI : MINGGU, 15 NOVEMBER 2009

PUKUL : 08.30 WIB – SELESAI

TEMPAT : GEDUNG ISTORA, SENAYAN – JAKARTA.

INSYA ALLAH AKAN DIHADIRI OLEH :

BAPAK PRESIDEN/ BAPAK WAKIL PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

PARA MENTERI KABINET INDONESIA BERSATU II, GUBERNUR ACEH, GUBERNUR DKI, PARA DUTA BESAR NEGARA SAHABAT, PARA TOKOH ACEH/ NASIONAL, SERTA RIBUAN WARGA ACEH SE-JABODETABEK DAN BANTEN.

HIBURAN : SEUDATI TUNANG (Sjech Cut Manyak dari Aceh Utara Vs Sjech Binaan TIM-Jakarta), RAPA’I GELENG, SAMAN, DAN PEMBACAAN PUISI OLEH TAUFIK ISMAIL.

JUGA DIADAKAN BAZAR MAKANAN DAN KERAJINAN ACEH

Untuk transportasi bagi yang tidak menggunakan kendaraan sendiri,

silahkan menghubungi Cabang TIM masing-masing.

(Disediakan Makan Siang)

Perempuan Keumala

Judul : PEREMPUAN KEUMALA Sebuah Epos untuk Nanggroe
Penulis : Endang Moerdopo
Penerbit: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta
Tebal : 350 halaman
Harga : Rp 60.000

PERNAH terjadi polemik di sebuah situs; manakah yang dimaksud dengan karya sastra Aceh? Apakah karya yang dihasilkan penulis lokal Aceh, penulis asal Aceh, atau penulis luar yang menulis tentang Aceh, atau karya yang mengangkat khazanah budaya Aceh dengan menyelipkan frasa Aceh di dalamnya kendati kadang tak terlalu substansial?

Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim: Kami Tetap pada Jalur Akademis

Farid Wadji terpilih sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry dalam proses pemilihan yang demokratis. Saat itu ada empat balon rektor yang bersaing. Keempat balon rektor yang memperebutkan kursi pucuk pimpinan di lembaga pendidikan tinggi tersebut masing-masing, Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim MA (Dekan Fakultas Tarbiyah), Dr Nazaruddin A Wahid MA (Dekan Fakultas Syariah), Dr Cut Aswar MA (Pudek I Fakultas Tarbiyah), dan Dr A Rani Usman MSi (Pudek IV Fakultas Dakwah). Mereka berkompetisi guna menggantikan Prof Dr Yusny Saby MA yang memasuki pensiun dan berakhir masa jabatan pada Juli 2009.

Dan akhirnya, putra Rokoh justru yang memenangkan “pertarungan” di hari Jumat, 9 Mei 2009. Dia meraih 26 suara, sementara rivalnya, Dr Nazaruddin A Wahid MA, hanya 19 suara. Dua sejawatnya lagi sama-sama tidak meraih suara. Farid dilantik sebagai Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni, Jumat (21/8), di Jakarta.

Jejak Aceh di Tanah Arab

Di dalam perjalanan ini, saya sempat berpikir apakah nama baik orang Aceh di Arab Saudi bisa sederajat dengan nama baik Aceh di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang menarik adalah hampir semua negara yang saya kunjungi, nama Aceh selalu dihormati dan dipandang sebagai bagian dari peradaban dunia...

MENJELANG bulan Ramadan ini, tepatnya tanggal 18 Agustus saya melakukan ibadah umrah bersama-sama dengan beberapa kerabat di Banda Aceh. Sebagai bagian dari rombongan yang dikoordinasikan oleh Ce’Man Tour and Travel, saya memiliki beberapa refleksi mengenai bagaimana sesungguhnya hubungan Arab dan Aceh. Dalam laposan singkat ini, saya ingin menjelaskan bagaimana hubungan kedua negeri ini, hingga saya sendiri tidak pernah menduga betapa beruntungnya menjadi orang Aceh di tanah Suci ini. Ketika tiba di Jeddah, jam 17.55 waktu Saudi (21.55 wib), karena prosedur yang agak ketat yang baru diberlakukan awal Agustus tahun ini. Peraturan tersebut adalah seluruh pengunjung yang masuk ke Saudi diwajibkan sekarang ini diambil sidik jari, dan di photo satu persatu. Namun, prosedur ketat ini tidak dibarengi dengan penambahan karyawan imigrasi. Sambil menunggu dan duduk duduk dilantai saya mencoba membersihkan jenggot dan kumis saya. Rupanya tindakan ini mengundang kecuriagaan dari peugas imigrasi lebih ketat lagi. Lalu, dengan bahasa Arab terbata bata, saya jelaskan bahwa saya cukur jenggot sambil mengisi waktu kosong, karena lamanya menunggu di Imigrasi. Pegawai imigrasi menanyakan asal saya, kemudian saya menjawab :”Asyi”, sebuah sebutan marga Aceh dikalangan orang Arab.

Memaknai Dua Kemerdekaan

Tidak terasa sudah empat tahun lamanya MoU Helsinki sudah ditandatangani. Apakah ada perubahan yang signifikan? Tidak terasa pula sudah 64 tahun Indonesia merdeka. Namun, coba lihat apakah kita sudah benar-benar merdeka? Itulah sederet lontaran pertanyaan klise yang terus membayangi benak pikiran kita kala kita merefleksi hari ulang tahun dua momentum bersejarah dalam bulan Agustus tahun ini.

Barangkali tidak cukup waktu bagi kita rasanya melakukan refleksi produktif total dari semua aspek kehidupan social politik, agama dan budaya plus aspek-aspek lainnya yang dipercaya sebagai alat ukur keberhasilan sebuah kemerdekaan. Sudah pasti juga bahwa kita pasti membutuhkan motif apa yang membelakangi setiap arah kemajuan atau kemunduran dari aspek itu. Namun yang pasti, salah satu sahabat saya yang paham di bidang ekonomi mengutip buku ‘The Quality of Growth’ telah menjelaskan paling tidak tiga hal yang menjadi alat ukur kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa, yaitu: membaiknya tata kelola pemerintahan (good governance), demokrasi, dan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan Pusat Pemerintahan Pijay belum Dimulai

Masa Efektif Anggaran Tersisa Enam Bulan * Rp 8,5 Miliar DAK Dikhawatirkan Hangus

MEUREUDU - Kalangan DPRK Pidie Jaya (Pijay) mendesak Bupati setempat untuk tidak menghanguskan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 8,5 miliar yang dianggarkan untuk pembanguan pusat perkantoran kabupaten itu. Pasalnya, masa efektif tahun anggaran hanya tersisa enam bulan lagi.

“Kenyataan sekarang, jangankan dibangun gedung atau fondasi gedung, ganti rugi sawah masyarakat saja belum dilakukan. Ini akan mengulangi pengalaman pahit tahun lalu,” ujar anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar kepada Serambi, Sabtu (23/5). Tahun 2008 silam, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif Pidie Jaya sering terganggu akibat tidak tercapainya kesepakatan lokasi pusat pemkab. Akibatnya, DAK yang telah disediakan Rp 6 miliar tahun 2008, hangus. Belakangan, pemerintah pusat kembali menganggarkan dana Rp 8,5 miliar dalam DAK tahun ini.

Menurut Mustari, jika pemkab setempat tidak segera melakukan upaya pembangunanan pusat pemerintahan itu, dana Rp 8,5 miliar dari pusat itu bakal hangus lagi. Sebab, sebelum pembangunan itu dimulai, banyak proses yang harus dilalui. Seperti penyesuaian dengan tata ruang wilayah, hingga proses tender yang akan memakan waktu lama.

“Saya tidak yakin pemkab akan mempu merealisasikan pembangunan tersebut. Sementara sisa waktu efektif hanya enam bulan lagi. Perlu diketahui, itu proyek besar bukan membangun fasilitas MCK. Makanya, ini harus segera dilakukan pemkab, jangan justru lebih banyak main-main ke Jakarta,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Optimis
Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam saat ditanyai perihal itu mengatakan, pihaknya optimis dan yakin mampu merealisasikan proyek pembangunan pusat perkantoran di Cot Trieng Meureudu itu. “Kita tidak akan menghanguskan DAK tersebut. Sekarang tinggal masalah ganti rugi bagi masyarakat. Itupun kita undur sedikit pembayaran ganti rugi, agar tidak ada polemik antar pemilik tanah nantinya. Mungkin pertengahan bulan Juni sudah dicairkan ganti ruginya,” jelas Gade.

Bila proses pembayaran ganti rugi 50 persen atau sebesar Rp 6 miliar itu telah tuntas dilakukan, kata Gade, pihaknya akan langsung memulai pada tahapan proses tender. “Di sana akan dibangun kantor dewan, Bappeda, kantor bupati. Di kantor bupati, semua dinas akan disatukan seperti kantor Bupati Bireuen,” ujar Gade.(s)

Sumber: Serambinews

Pemilih Pijay Bertambah 3.691 Orang

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya menyatakan jumlah pemilih untuk Pilpres 2009 di dikabapaten itu sudah bertambah 3.961 orang dari jumlah pemilih pada pemilu legislatif lalu. Berdasarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diperoleh dari KIP Pijay, jumlah pemilih sementara mencapai 94.402 orang. Sementara pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, jumlah pemilih tetap hanya 90.711 orang.

“Adanya penambahan pemilih itu bisa jadi ada pemilih pemula baru, ada yang tidak sempat memilih pada pemilu legislatif lalu karena sibuk. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan mereka itu golput pada pemilu legislatif,” jelas Ketua Pokja Pemutakhiran Data KIP Pijya, Fuadi Iskar BA, kepada Serambi Jumat (22/5).

Pun begitu, kata dia, bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu presiden mendatang, masih tersedia waktu hingga tanggal 24 Mei 2009 mendatang. Kepada warga yang belum terdaftar itu diminta untuk segera melapor ke Panitia Pendataan Data Pemilih (PPDP) di masing-masing desa. “Kami juga berterima kasih pada Pemkab Pijay, khususnya dinas kependudukan yang telah membantu sosialisasi sehingga banyak bertambah pemilih baru,” ujarnya.

Ia menyebutkan, 94.404 orang yang masuk dalam DPS itu terdiri dari pemilih di delapan kecamatan se kabupaten itu. Di antaranya, Kecamatan Meureudu 14.162 orang, Ulim 9.433 orang, Meurah Dua 7.279 orang, Bandar Dua 17.058 orang, Jangka Buya 6.117 orang, Trienggadeng 14.950 orang, dan Bandar Dua sebanyak 20.207 orang.(s)

Sumber: Serambinews

KIP Tetapkan Perolehan Kursi DPRK Pijay

* Dilantik Awal Agustus

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, Kamis (14/5) menetapkan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya hasil Pemilu 2009. Partai Aceh yang berhasil memborong 16 kursi, hampir pasti akan menempatkan seorang kader terbaiknya di posisi ketua dewan periode 2009-2014.

Acara pleno penetapan hasil perolehan kursi DPRK Pidie Jaya yang berlangsung di aula dewan setempat, dihadiri para pimpinan partai politik, Bupati/Wakil Bupati, M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim, unsur Polres dan Dandim O102 Pidie, serta unsur muspida lainnya. Ketua DPRK Pidie Jaya, H Sulaiman Ary saat ditanyai Serambi, meyakini bahwa jabatan ketua DPRK periode mendatang akan diperoleh oleh politisi dari Partai Aceh. Pasalnya, kata Sulaiman, Partai Aceh berhasil memperoleh lebih setengah jumlah kursi DPRK, yakni 16 kursi dari 25 total kursi yang tersedia.

“Jabatan Ketua DPRK akan dipilih oleh para anggota dewan sendiri. Kemungkinan besarnya, ketua dewan akan terpilih dari partai dominan. Dalam hal ini, caleg terpilih dari Partai Aceh diperkirakan akan menjadi ketua. Tapi saya tidak tahu siapa orangnya, itu ranah internal partai bersangkutan,” ujar Sulaiman Ary.

Amatan Serambi, prediksi seputar calon ketua DPRK Pidie Jaya ke depan menjadi paling hangat diperbincangkan sejumlah kalangan masyarakat setempat. Dari sejumlah nama yang berkembang, Tgk Saiful Bahri (calon anggota dewan terpilih dari Partai Aceh), diprediksikan banyak pihak akan menjadi calon kuat untuk memimpin DPRK Pijay lima tahun mendatang. “Prediksi kuat saya, Tgk Saiful akan menjadi Ketua DPRK Pidie Jaya,” ujar pengamat politik lokal asal Meuraksa, Meureudu, Iskandar Idris. Prediksi serupa juga diungkap seorang warga Seunong, Merueudu, Mukhsin yang ditemui terpisah. Pun begitu, belum diperoleh kepastian pasti dari Saiful Bahri, yang juga mantan kombatan yang pernah memangkul jabatan tinggi di wilayah Pidie. Ketua Partai Aceh Tgk Aiyub Abbas yang dihubungi beberapa kali juga belum berhasil dimintai konfirmasi.

Penetapan kursi
Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya, Partai Aceh berhasil memborong 16 kursi. Sementara sisa sembilan kursi lagi empat di anatranya diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN), dua untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan masing-masing satu kursi diraih oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Demokrat. Keberhasilan PAN hingga berhasil merebut empat kursi mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Sementara itu, Ketua KIP Pidie Jaya, Basri M Sabi menjelaskan, setelah ditetapkan jatah kursi masing-masing, pihaknya sedang menyiapkan administrasi caleg terpilih tersebut untuk diserahkan ke DPRK setempat. Oleh DPRK akan melanjutkan kepada Bupati Pidie Jaya untuk diserahkan kepada Gubernur Aceh. Berikutnya, gubernur Aceh atas nama presiden RI akan meresmikan pengangkatan/pelantikan 25 caleg terpilih tersebut. “Kemungkinan besar, mereka akan dilantik pada awal Agustus mendatang,” demikian ujar Basri M Sabi.(s)

Komposisi Anggota DPRK Pidie Jaya Periode 2009-2014

Partai Aceh
1. Saiful Bahri
2. A Kadir Jailani
3. Isma
4. Ismail
5. Tgk Abdul Muthalib
6. Rusmawati
7. Jamaluddin Ismail
8. Nursiah
9. Razali
10.Mumfizar Z
11. Syarbaini
12. Abubakar
13. Armia Harun
14. Amri
15. Mursyidi
16. Azwar Aswah

Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Sulaiman Ary
2. Muhammad Bentara
3. Fakhruzzaman
4. Hasan Basri

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Bahrom M Rasyid
2. Tgk H Yusri Abdullah

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
1. Hery Ahmadi (PKNU)

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
1. H Syahrul Nurfa (PDK)

Partai Demokrat (PD)
1. Ramli

Sumber: Serambinews

Politisi Pijay, Tenggelam Pascapemekaran

* Bakal tak Lagi Miliki ‘Wakil’ di Parlemen Aceh

ASPIRASI rakyat di delapan kecamatan se Pidie Jaya tampaknya bakal sulit menerobos gedung Parlemen Aceh (DPRA) di Jalan Tgk M Daud Beureueh, Banda Aceh, selama kurun waktu lima tahun mendatang (periode 2009-2014). Betapa tidak, dari tujuh nama yang diprediksi akan mewakili DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) ke gedung DPR Aceh hasil Pemilu legislatif 9 April lalu, nyaris tidak ada satu pun putra asal Pidie Jaya. Atau paling tidak, belum diperoleh kepastian apakah ada politisi Pijay yang berhasil melenggang ke Jalan Daud Beureueh.

Memang secara aturan, setelah seseorang resmi dilantik menjadi anggota DPR Aceh maka yang bersangkutan sudah menjadi wakil seluruh rakyat Aceh (terutama daerah pemilihan yang diwakilinya), alias bukan lagi wakil masyarakat atau kelompok tertentu. Namun kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, aspirasi masyarakat biasanya akan lebih mudah terealisir jika disampaikan melalui orang yang berasal dari daerah setempat, dan juga menjadi anggota dewan karena dipilih oleh masyarakat setempat.

Kekhawatiran ini lah yang belakangan mulai muncul di kalangan masyarakat Pidie Jaya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar. “Yang saya tahu tidak ada seorangpun putra Pidie Jaya yang menduduki kursi DPR Aceh. Kalau ini benar, aspirasi rakyat Pidie Jaya bakal tak terdengarkan oleh legislatif Aceh. Bakal tidak ada lagi wakil rakyat profinsi yang peduli terhadap jalan rusak, jembatan patah dan lainnya di pedalaman kabupaten ini,” ujar Mustari kepada Serambi, Selasa (5/5).

Kekhawatiran serupa juga diungkap Tgk Ilyas Abdullah, putra Uleeglee, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRA dari Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI). “Memang suatu kelemahan jika kita tidak punya wakil di DPRA. Dalam rapat panitia anggaran misalnya, kalau tidak ada anggota dewan dari Pijay, daerah kita akan sulit mendapatkan proyek pembangunan,” ujar Tgk Ilyas yang dihubungi terpisah kemarin.

Berdasarkan penelusuran Serambi, keadaan ini jauh berbeda dengan keberadaan putra asal Pidie Jaya ketika kabupaten itu masih bergabung dengan kabupaten induk, Pidie. Lihat saja komposisi DPRA periode 2004-2009 yang hanya tersisa waktu menjabat sekitar tiga bulan lagi. Tidak kurang dari lima putra Pijay tercatat sebagai anggota legislatif Aceh. Mereka adalah M Gade Salam dan Bahrom M Rasyid (PPP), Mukhlis Mukhtar (PBR), Hamdani Hamid (PBB), dan Ilyas Abdullah (PPNUI).

Bahkan, ketika Gade Salam terpilih menjadi Bupati representatif pertama Pidie Jaya, kursi yang ditinggalkannya di DPR Aceh juga diisi oleh putra Pijay, yakni Ihsanuddin MZ. Tak dinyana, setelah berpisah dari kabupaten induk, para politisi Pijay seakan telah tenggelam dan nyaris tidak bisa berbuat banyak dalam bursa Pemilu 2009.

Sebenarnya, ada dua putra Pidie Jaya yang digadang-gadang untuk menampung aspirasi Pidie Jaya dalam pemilu legislatif, 9 April 2009 lalu. Yaitu, Ihsanuddin MZ dari PPP dan Iqbal Idris dari Partai Aceh. Namun, masyarakat tidak menjatuhkan pilihannya kepada Ihsanuddin MZ yang juga pernah maju sebagai calon Bupati Pidie Jaya. Sementara Iqbal Idris, gagal menjadi caleg karena tersandung perkara status warga negara ganda.

Namun, di tengah kekhawatiran masyarakat itu, kabar baik berhembus dari Partai Aceh. Disebut-sebut, satu dari enam kursi yang diraih partai itu dari DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) untuk DPR Aceh periode 2009-2014 adalah milik Marzuki, asal Cubo Bandar Baru, Pidie Jaya. Sayangnya, hingga kemarin, Serambi belum memperoleh kebenaran terhadap “kabar baik” ini. Nomor HP Marzuki yang dihubungi beberapa kali sedang tidak aktif. Jika memang kabar itu benar adanya, maka hampir bisa dipastikan Marzuki harus berjuang keras untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya di parlemen Aceh kelak. Meski hanya satu dari 69 orang anggota DPR Aceh, masyarakat Pidie Jaya berharap Marzuki mampu memainkan peran untuk tetap menjaga agar suara rakyat dari Pidie Jaya tetap menggema di gedung Parlemen Aceh.(m syukur hasbi)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Gubernur di Lamprit, Wagub di Jeulingke * Muzakkir Manaf di Pantonlabu

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3, Lampriek, Banda Aceh, Kamis (4/9).Warga Banda Aceh mulai mendatangi sejumlah TPS untuk memilih calon anggota legislatif. SERAMBI/M ANSHAR

BANDA ACEH - Para petinggi Aceh bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, telah memberikan suaranya kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, DPRA, dan DPRK. Tapi, di tempat pemungutan suara (TPS) mana mereka melakukan pencontrengan, Kamis (9/4) kemarin, berikut laporannya.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bersama istrinya Darwati A Gani, kemarin, datang dan memberikan suaranya di TPS 3 Bandar Baru, Lamprit, Banda Aceh. Dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, Gubernur tampak bercanda akrab dengan sejumlah pemilih lainnya di TPS itu, baik sebelum maupun setelah melakukan pencontrengan.

Usai memberikan suaranya, Gubernur Irwandi Yusuf sempat melakukan pememantau ke sejumlah TPS lainnya, sebelum akhirnya bertolak ke Meulaboh, Aceh Barat, bersama dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Adityawarman, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Nyak Arief Fadillah. Mereka berangkat ke Meulaboh dengan pesawat helikopter dari landasan helipad Mapolda Aceh.

Berdasarkan hasil pantauan dan sejumlah laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan bahwa secara umum prosesi pemungutan suara Pemilu 2009 di Aceh, berlangsung tertib, aman, lancar, dan terkendali. “Sejauh laporan yang saya terima, pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan lancar,” katanya saat melakukan peninjauan ke sejumlah TPS, di Meulaboh, Aceh Barat, kemarin.

Gubernur juga mengaku menerima sejumlah laporan terhadap adanya intimidasi dan kekerasan yang diterima oleh sejumlah pengurus partai dan masyarakat, namun sejauh ini tidak mengganggu kelancaran pesta demokrasi rakyat itu. Ia juga menyayangkan adanya sebagian masyarakat yang tak bisa ikut memilih, karena tidak terdaftar dalam DPT. “Kita harapkan, ke depan nanti, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Penggiringan
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan istrinya Dewi Meutia, yang melakukan pencontrengan di TPS 7 Desa Jeulingke, Banda Aceh, juga melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di kiawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. “Meski ada beberapa gangguan kecil, seperti adanya indikasi penggiringan warga untuk mencontreng partai tertentu, namun secara umum pemilu di Aceh berlangsung aman dan lancar,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Wagub Muhammad Nazar yang didampingi Anggota DPRA Sulaiman Abda dan Kabag Humas Pemprov Aceh Nurdin F Joes, dalam pernyataannya kepada pers mengatakan bahwa pemilu legislatif kali ini merupakan sejarah besar bagi masyarakat Aceh. “Untuk 32 provinsi di luar Aceh, pemilihnya hanya memilih partai nasional, tapi di Aceh ditambah enam partai lokal, yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, PDA, PAAS, PBA, dan PRA,” katanya.

Kehadiran partai lokal dalam pemilu legislatif ini, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan damai RI-GAM (MoU), 15 Agustus 2005, di Helsinki Fitlandia, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Jadi, karena ini merupakan sejarah baru bagi dunia perpolitikan di Aceh, kita mengharapkan agar masyarakat yang telah terdaftar aebagai pemilih, dapat memberikan suaranya ke TPS sesuai dengan pilihannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan lancar, dan partisipasi masyarakat yang telah mendapat undangan untuk memberikan suara di TPS-TPS relatif besar mencapai 80-90 persen, termasuk WNI turunan Tionghoa yang memberikan suaranya pada TPS di Kelurahan Peunayong, Banda Aceh. “Begitupun, menurut laporan yang masuk ke HP Wagub dari berbagai daerah, seperti dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan daerah rawan intimidasi lainnya, pelaksanaan pemungutan suara atau pencontrengan caleg, berjalan lancar,” katanya.

Dikatakan, tujuan dari pemilu legislatif ini adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi legislatif. Kalau pemilihannya dilakukan seperti cara-cara tersebut di atas tidak demokratis dan tidak jujur, melainkan melakukan penekanan, maka calon wakil rakyat yang akan duduk lembaga legislatif nanti adalah orang-orang yang hanya mengandalkan kekerasan. “Kika kememangan dalam pemilu dilakukan dengan cara curang serta intimidasi, tentu proses demokrasi di Aceh sudah tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Aman dan sukses
Sementara itu, mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, Kamis (9/4) pukul 09. 45 WIB, didampingi istri datang ke TPS-46 berlokasi di Terminal Bus Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) ini menunjukkan wajah ceria. Ketika ditanyai Serambi mengapa ia gembira sekali. Muzakir menjawab: “Alhamdulillah, secara menyeluruh Aceh aman dan Pemilu sukses,” kata Muzakir Manaf.

Kedatangan Muzakir Manfa tergolong biasa saja, tak ada penyambutan berlebihan. Hanya beberapa warga mendekati dan menyalaminya. Sejenak melihat-lihat masyarakat sedang memperhatikan contoh kertas surat suara yang dipajang di dekat TPS.

Lalu Muzakir Manaf mendatangi petugas pendaftaran menyodorkan surat undangan. Tidak begitu lama mengantre, Muzakir dan istrinya dipanggil panitia untuk memberikan hak pilihnya dalam kamar (bilik) TPS-46 yang dibuat dari plastik hitam.

Sehari sebelum pemilihan Muzakir Manaf menonaktifkan HP, sehingga banyak rekannya dari KPA yang ditanyai mengaku tidak mengetahui dimana Muzakir memberikan hak pilihnya. Bahkan, telepon selularnya baru diaktifkan setelah dia memberikan hak pilihnya di TPS-46 persisnya di terminal Pantonlabu, 70 Km sebelah timur Kota Lhokseumawe.

Usai memberikan hak pilihnya, Muzakir Manaf kepada Serambi mengatakan bahwa telah menerima laporan dari berbagai daerah kondisi Aceh aman dan pemilu sukses. Sampai pukul 17.00 WIB dihubungi kembali Muzakir mengaku belum dapat laporan ada insiden. “Alhamdulillah dan saya ucap terimakasih kepada seluruh masyarakat Aceh dan pihak keamanan,” ujar Muzakir Manaf di terminal Pantonlabu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Abdul Salam Poroh, bahwa Pemilu 2009 di Aceh secara keseluruhan berjalan lancar meskipun diwarnai beberapa laporan masalah saat pemungutan suara berlangsung. “Secara umum Pemilu di Aceh berjalan lancar. Meskipun ada beberapa laporan masalah yang masuk tapi itu tak ada yang serius dan krusial yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu di Aceh,” katanya.(sar/di/her/ib)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Setahun 18 Qanun Dihasilkan di Pijay

* Hanya Satu Inisiatif Dewan

MEUREUDU - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Pidie Jaya (Pijay) sejak terbentuk bulan Februari 2008 lalu hingga sekarang telah melahirkan 18 qanun. Dari 18 qanun atau peraturan daerah itu, hanya satu yang merupakan qanun inisiatif dewan, yakni qanun Nomor: 17/2008 tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pidie Jaya. Selebihnya, inisiatif eksekutif Pemkab Pidie Jaya. “Dari 17 qanun tahun 2008 dan satu qanun tahun ini, hanya satu qanun yang merupakan inisiatif dari dewan. Yang lainnya, semua hasil inisiatif dan prakarsa eksekutif,” ujar Kabag Hukum Setdakab Pidie Jaya, Fauzi SH, Kamis (2/4).Pun begitu, Fauzi menilai inisiatif dewan memprakarsai satu qanun merupakan nilai plus dan perlu diberi apresiasi. Pasalnya, banyak dewan di kabupaten/kota lain tidak melahirkan satu qanun pun selama lima tahun bertugas. “Satu qanun itu sudah lumayan. Apalagi dewan kita baru bertugas sejak Februari 2008. Kalau di kabupaten/kota lain, bahkan barangkali DPR RI yang sudah bertugas lima tahun, belum tentu bisa memprakarsai satu peraturan pun,” imbuh Fauzi.Dikatakan Fauzi, ke 17 qanun yang disahkan tahun 2008 meliputi, qanun APBK 2008, qanun penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong, qanun pengelolaan dan aset daerah, qanun pajak galian golongan C, qanun pajak sarang walet, qanun retribusi pelayanan pasar, dan qanun retribusi tempat pelelangan ikan. Selain itu, qanun perubahan APBK 2008, qanun retribusi gangguan (HO), qanun retribusi surat izin usaha perdagangan, qanun retribusi surat izin tempat usaha, qanun Setdakab dan sekwan, qanun dinas dan LTD, qanun kecamatan, qanun retribusi IMB. Sementara tahun 2009, hanya melahirkan satu qanun No.1 tahun 2009 tentang APBK 2009. (s)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Gade Salam Pimpin KONI Pijay

MEUREUDU - M Gade Salam yang juga Bupati Pidie Jaya (Pijay) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Pidie Jaya periode 2009-2013 pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) I, Kamis (2/4).Selain Gade, sidang Musorkab kemarin juga memutuskan M Yusuf Ibrahim yang notabene adalah Wakil Bupati Pidie Jaya menjadi Wakil Ketua Umum KONI setempat. Sementara untuk jabatan ketua harian maupun jajaran pengurus lainnya akan ditentukan kemudian oleh tim formatur yang terdiri dari, Saiful Bahri, Saifuddin, Islamuddin, dan Usman Husen.Musorkab I Pijay itu turut dihadiri Ketua Harian KONI Aceh, Thanthawi Ishak beserta Kasubdin Olahraga Dispora NAD, Asri Soelaiman serta utusan Pengcab 15 cabang olahraga yang telah terbentuk di Pidie Jaya. Jumlah peserta sendiri mencapai 30 orang dengan rincian masing-masing cabang diwakili dua utusan.Meski satu hari jelang Musorkab, sempat mencuat empat nama seperti, M Yusuf Ibrahim, Islamuddin, Saifullah, dan Abubakar Usman sebagai kandidat kuat ketua umum KONI Pijay, namun langkah M Gade Salam yang juga lama berkiprah di KONI Aceh untuk menduduki kursi nomor satu tetap tak terbendung. Pasalnya, meski tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai calon, tapi semua kandidat itu justru sepakat menjadikan orang nomor satu di Pijay ini sebagai Ketua Umum KONI. Pun demikian, Musorkab perdana itu sempat alot juga terutama dalam penentuan kriteria dan calon-calon yang akan memimpin KONI Pijay ke depan. Situasi baru mencair setelah Asri Soelaiman selaku perwakilan Dispora NAD angkat bicara. Asri yang juga tokoh olahraga asal Pidie Jaya itu langsung meminta forum agar memilih Gade Salam sebagai Ketua Umum KONI, karena alasan finansial. “Salah satu kemajuan olahraga harus didukung dana. Jadi, langsung saja dipilih Gade Salam menjadi Ketua,” pungkas Asri yang diamini semua peserta Musorkab.Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka Musorkab, M Gade Salam menyatakan bahwa dirinya akan menjadikan atlet berprestasi yang mengharumkan nama Pidie Jaya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Selain itu, PNS di jajaran Setdakab Pijay yang ikut berprestasi pada bidang olahraga akan dipromosikan kepada jabatan lebih tinggi,” janjinya.(s)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya
Lambang Kabupaten Pidie Jaya
Peta lokasi Kabupaten Pidie Jaya Koordinat : -
Motto: Peugah lagë buet, peubeut lagë na
Provinsi	Nanggroe Aceh Darussalam
Ibu kota	Meureudu
Luas	1.073,6 km²
· Kecamatan	8
Dasar hukum	UU No. 7 Tahun 2007
Tanggal	2 Januari 2007
Bupati	Drs. H. Gade Salam

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Ke-16 kabupaten/kota tersebut adalah:

• Kabupaten Bandung Barat
• Kabupaten Gorontalo Utara
• Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
• Kabupaten Minahasa Tenggara
• Kota Subulussalam
• Kabupaten Pidie Jaya
• Kabupaten Kayong Utara
• Kabupaten Sumba Barat Daya
• Kabupaten Konawe Utara
• Kabupaten Buton Utara
• Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
• Kabupaten Empat Lawang
• Kabupaten Batubara
• Kabupaten Nagekeo
• Kabupaten Sumba Tengah dan Kota Kotamobagu

Geografis

Batas-batas wilayah

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kecamatan Tangse, Geumpang dan Mane, Kabupaten Pidie
Barat	Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie
Timur	Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen

Ibukota Pidie Jaya Meureudu

Napak tilas

Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia¬-red) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undang (UU) nya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, “Apabila Uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.”

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerjaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya ibu kota Kejaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirkan sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negri Meureudu negeri yang langsung berada dibawah kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Dimana penduduk negeri Meureudu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lubung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu dirubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalakan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kewedanan sekaligus Pusat Kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai Kewedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana. Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini daerah kewedanan Meureudu akan dijadikan sebagai Kabupaten Baru (Pidie Jaya) yang membawahi delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya (pacahan Bandar Dua), Kecamatan Ulim, Kecamatan Meureudu, kecamatan Meurah Dua (Pecahan Meureudu), Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja (Pecahan Trienggadeng) dan Kecamatan Bandar Baru. Delapan kecamatan di bagian timur kabupaten Pidie ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya. (Fsaidi)

Hama Pucuk Kelapa Mewabah di Pidie Jaya

Petugas Masih Sebatas Mendata

MEUREUDU – Hampir semua tanaman kelapa di Pidie Jaya (Pijay) diserang hama Brontispa Sp. Kendati serangan itu sudah berlangsung lama dan berat, namun petugas dari dinas terkait di sana, baru sebatas melakukan pendataan. Padahal, jika terus dibiarkan semua tanaman tersebut akan punah.Umumnya tanaman kelapa yang terserang berada di kawasan pesisir pantai. Walaupun begitu, kawasan tengah dan selatan juga tak luput dari ancaman, hanya saja belum merata dan lokasinya terpencar-pencar. Sejumlah warga terutama pemilik tanaman termasuk keuchik setempat menyebutkan, serangan itu sudah berlangsung lebih dua tahun. Tetapi, sejak beberapa bulan belakangan kondisinya tampak semakin parah.Para petani mengaku kesulitan memberantas hama dimaksud. Selain memang tidak tahu sama sekali jenis pestisida (racun) yang ampuh, menyangkut tehnis pengendalian pun masih buta sama sekali. Konon lagi, tanaman yang terserang sifatnya massal atau hampir menyeluruh. Oleh sebab itu, mereka meminta petugas di dinas agar memberikan perhatian serius sekaligus mencari solusi untuk menyelamatkan tanaman.Seperti penuturan beberapa warga Desa Tu dan Desa Keude Panteraja, gejala serangan itu berupa daun mengering dan kelihatan seperti layu, menyebabkan produksi buah berkurang drastis. Ditambahkan, gejala serangan semacam itu, belum pernah mereka dapati sebelumnya. “Kami ini seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah harga kelapa anjlok, kini hama pun menggerogotinya lagi,” kata seorang warga.Keuchik Gampong Masjid Panteraja, Ibnu Abubakar, juga mengomentari hal serupa. Menurut amatannya, serangan hama yang kini sudah berlangsung lebih dua tahun itu, terjadi hampir menyeluruh. Untuk memberantasnya teramat sulit dan tak mungkin dilakukan secara perorangan. “Beberapa bulan lalu, pihak petugas memang sudah pernah mendata tentang kepemilikan tanaman yang terserang hama. Entah sejauh mana sudah penanganannya, kami pun tidak tahu sama sekali,” kata Ibnu.Kasie Pengembangan Sumber Daya, Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman Distan Pijay, Zamri SP, yang ditanya Serambi tentang hal tersebut, membenarkan bahwa hampir semua tanaman kelapa di wilayahnya terserang hama. “Betul, sebagian besar tanaman kelapa di Pijay terserang hama,” katanya. Tetapi ia membantah jika disebutkan, serangan hama Brontispa Sp itu sudah lebih dua tahun berjangkit di sana.Menurut Zamri, serangan terjadi sejak November 2008 lalu dan sekarangnya tampak cenderung menurun. Hama tersebut menyerang titik tumbuh ataui pucuk tanaman. Katagori kerusakan yang ditimbulkan, menurut Zamri, digolongkan pada serangan berat sekitar 40 persen dan ringan 60 persen.Ditanya, luas serangan dan upaya penanganan yang sudah pernah dilakukan pihak dinas, Zamri mengaku, menyangkut dengan luas areal yang terserang belum ada data konkrit. Alasannya, karena petugas lapangan saat ini masih melakukan pendataan terhadap tanaman yang terkena serangan. “Kalau jumlah batang yang terserang hama mungkin mencapai ribuan. Nanti kalau sudah siap didata akan kami berikan juga untuk Serambi. Upaya penanganan oleh dinas belum ada sama sekali,” sebut Zamri. (ag)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Masih Lemah

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com- Kapasitas tata kelola pemerintahan para kepala daerah yang berasal dari mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka masih tergolong lemah. Kurangnya pengalaman birokrasi dan tata kelola keuangan negara menjadi titik lemah para kepala daerah tersebut.
Menurut peneliti dari Pusat Studi Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Iskandar Zulkarnaen, kelemahan yang paling menonjol dari para kepala daera yang merupakan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah kurangnya pengalaman birok rasi.
Kondisi ini, menurut Iskandar, membuat fungsi pelayanan publik pemerintah daerah sering terganggu.
"Kepala daerah yang dulu diusung GAM ini sama sekali tidak punya pengalaman birokrasi dan pengelolaan keuangan negara. Kelemahan ini parahnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini berada di sekitar mereka," ujar Iskandar di Lhokseumawe, Senin (30/3).
Dalam pilkada dua tahun lalu yang hampir digelar serentak pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, calon kepala daerah yang diusung GAM antara lain di Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireun, Sigli, Pidie Jaya, hingga Aceh Selatan menang. Bahkan di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireun, bupati terpilih merupakan bekas combatan GAM.
"Sebenarnya, mereka tidak dipersiapkan sejak awal untuk memimpin daerah. Memang setela h jadi bupati, ada tim yang mem-back up mereka. Ada tim ahli atau tim asistensi, tetapi sayangnya mereka bukan orang yang berpengalaman dalam soal tata kelola pemerintahan, karena rata-rata mereka adalah bekas tim sukses," kata Iskandar.
Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan ini membuat fungsi pelayanan publik pemerintah daerah kadang tersendat. Dia mencontohkan Kota Lhokseumawe yang wali kotanya merupakan bekas bankir salah satu bank nasional dan wakil wali kotanya bekas combatan GAM.
Sejak mereka terpilih, isu-isu fasilitas publik warga kota yang harusnya ditangani dengan baik oleh Pemkot Lhokseumawe seperti air bersih, drainase kota, sampah, hingga perparkiran tak tertangani dengan baik. "Ini kan bisa memunculkan pertanyaan, ternyata kondisi pemerintah daerah tetap sama, meski sekarang mereka yang berkuasa," ujarnya.BIL
Sumber: http://kompas.co.id/

Tiga Kelurahan di Pijay Kembali Jadi Gampong

MEUREUDU – Tiga pemukiman di Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya (Pijay), yang sebelumnya berstatus kelurahan, kini kembali berubah nama menjadi gampong. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa, warga setempat menunjuk salah seorang pimpinannya. Kehadiran pemimpin baru diharapkan membawa perubahan ke arah lebih baik lagi.Ketiga pemukiman dimaksud adalah, Kota Meureudu, Masjid Tuha, dan Balek Dayah Kleng. Kelurahan Kota Meuredu, yang sebelumnya dipimpin Helmi Hasan, menyusul berubahnya status menjadi gampong, sekarang dipimpin Nasai Cut Raja. Gampong Masjid Tuha dipimpin M Diah Muddin menggantikan Karimuddin. Balek Dayah Kleng, dulunya dipegang Muhammad Halim kini dipimpin Syamsuddin Hamzah. Ketiga keuchik baru itu dipilih oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat pada tanggal dan waktu yang berbeda beberapa pekan lalu. Sedangkan prosesi pelantikan dilakukan Bupati Pidie Jaya, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekdakab Pijay, Drs Abd Rahman SE MM, pekan lalu di meunasah kota.Beberapa penduduk Kota Meureudu, kepada Serambi mengharapkan supaya kehadiran pemimpin baru (keuchik) itu, hendaknya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Harapan sama juga diutarakan salah seorang warga Masjid Tuha dan Balek Dayah Kleng. “Kami berharap kepada keuchik yang baru, agar mampu memposisikan dirinya sebagai orangtua. Artinya, segala sesuatu hendaknya jangan pilih kasih, tetapi diberlakukan sama,” kata seorang tokoh masyarakat. (ag)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Asrama Mahasiswi Pijay Akan Dibangun di Banda Aceh

30 Maret 2009, 09:57 Kutaraja Administrator
BANDA ACEH - Kesulitan memperoleh tepat tinggal yang layak bagi kalangan pelajar putri dan mahasiswi asal Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) di Banda Aceh segera akan berakhir. Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana dalam APBA 2009 sebanyak Rp 2 miliar untuk pembangunan asrama tersebut. Hal itu dikatakan Bupati Pijay, Drs HM Gade Salam dalam sambutannya pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar masyarakat dan mahasiswa asal Meureudu dan Meurah Dua, di Gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh, Minggu (29/3).“Insya Allah tahun ini juga asrama mahasiswi akan dibangun di Banda Aceh. Pemerintah Aceh telah menyediakan dana Rp 2 miliar dalam APBA. Sementara untuk tanah sudah tersedia seluas 2.050 meter persegi di Lamgugob,” kata Gade Salam.Dijelaskannya, hingga sekarang belum ada satu pun asrama yang khusus dibangun untuk kalangan mahasiswi. Sementara untuk kalangan mahasiswa asal Pidie Jaya sudah tersedia banyak asrama. “Asrama khusus wanita itu nantinya akan menjadi asrama terindah yang pernah dibangun di Banda Aceh. Kita perkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan asrama itu mencapai Rp 15 miliar, dengan tiga lantai,” tambahnya.Pada bagian lain Bupati Gade Salam meminta kepada masyarakat asal Meureudu dan Meurah Dua yang bermukim di Banda Aceh agar dalam pemilu mendatang memilih tokoh-tokoh yang memang peduli kepada masyarakat Pidie dan Pidie Jaya. Peringatan maulid nabi kali ini selain dihadiri sejumlah tokoh asal Pijay, juga tampak anggota DPRA, Drs H Sulaiman Abda. Dikabarkan, untuk kenduri maulid tersebut Sulaiman Abda menyumbang seekor sapi. Acara yang diselenggarakan oleh masyarakat dan mahasiswa asal Meureudu dan Meurah Dua itu selain diisi dengan ceramah yang disampaikan oleh Tgk Ikhwansyah asal Lhokseumawe, juga sekaligus dengan peusijeuk Bupati Pidie Jaya (Pijay) Drs HM Gade Salam dan mantan Pj Bupati Pijay Drs H Salman Ishak masing-masing bersama istri. (usb)
Sumber: http://www.serambinews.com/

90 Persen Guru RA Masih Honorer

MEUREUDU – Sekitar 90 persen dari sekitar 234 orang guru Raudhatul Athfal (RA) atau setingkat Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, masih berstatus sebagai guru honorer. Kandepag maupun Pemkab di dua kabupaten itu dinilai masih menganaktirikan posisi guru RA.“Sampai sekarang dari 234 jumlah guru yang tersebar di 39 Raudhatul Athfal di Pidie dan Pidie Jaya, baru enam orang sudah menjadi PNS. Selebihnya sekitar 90 persen lebih tenaga honorer,” ujar Yusmadi, Kasie Mapenda Depag Pidie melalu selulernya, kemarin.Seorang kepada RA yang tidak ingin namanya dipublis mengatakan, sebenarnya kalau ada iktikad baik terhadap RA, Depag bisa melakukan pemutasian atau perekrutan guru PNS baru untuk mengajar di Raudhatul Athfal. “Sekarang jangankan ada pemutasian, formasi PNS saja tak pernah dibuka untuk guru RA oleh Depag. Kondisi ini berbeda sekali dengan sekolah TK yang gurunya banyak sudah PNS,” jelas dia. Selain para guru honorer, anggota DPRK Pidie, Zuhri Maulidinsyah Adan selaku donatar maulid dan lomba IGRA, juga mengkritik ketidakberpihakan Depag serta Pemkab terhadap guru RA.Maulid IGRAKeluhan para guru tersebut terungkap saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Pidie dan Pidie Jaya, di Aula Kantor Camat Bandar Dua, Pidie Jaya, Minggu (28/3). Peringatan maulid tersebut diselingi dengan aneka lomba, seperti lomba tarian ranup lampuan, do’a sehari-hari, lomba ayat-ayat pendek dan lomba shalawat badar.Perlombaan ini diikuti oleh 32 Raudhatul Athfal dengan jumlah peserta mencapai 480 anak se Pidie dan Pidie Jaya. Empat aneka lomba itu dimenangkan oleh RA Tgk Dipanteu Ulegle (lomba ranub lampuan), RA Miftahul Jannah Meureudu (lomba doa sehari-hari), RA Tgk Lampojok Ulegle (lomba ayat-ayat pendek) dan RA Darussa’adah Teupin Raya Pidie (lomba shalawat badar). (s)
Sumber: http://www.serambinews.com/