Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Masih Lemah

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com- Kapasitas tata kelola pemerintahan para kepala daerah yang berasal dari mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka masih tergolong lemah. Kurangnya pengalaman birokrasi dan tata kelola keuangan negara menjadi titik lemah para kepala daerah tersebut.
Menurut peneliti dari Pusat Studi Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Iskandar Zulkarnaen, kelemahan yang paling menonjol dari para kepala daera yang merupakan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah kurangnya pengalaman birok rasi.
Kondisi ini, menurut Iskandar, membuat fungsi pelayanan publik pemerintah daerah sering terganggu.
"Kepala daerah yang dulu diusung GAM ini sama sekali tidak punya pengalaman birokrasi dan pengelolaan keuangan negara. Kelemahan ini parahnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini berada di sekitar mereka," ujar Iskandar di Lhokseumawe, Senin (30/3).
Dalam pilkada dua tahun lalu yang hampir digelar serentak pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, calon kepala daerah yang diusung GAM antara lain di Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireun, Sigli, Pidie Jaya, hingga Aceh Selatan menang. Bahkan di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireun, bupati terpilih merupakan bekas combatan GAM.
"Sebenarnya, mereka tidak dipersiapkan sejak awal untuk memimpin daerah. Memang setela h jadi bupati, ada tim yang mem-back up mereka. Ada tim ahli atau tim asistensi, tetapi sayangnya mereka bukan orang yang berpengalaman dalam soal tata kelola pemerintahan, karena rata-rata mereka adalah bekas tim sukses," kata Iskandar.
Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan ini membuat fungsi pelayanan publik pemerintah daerah kadang tersendat. Dia mencontohkan Kota Lhokseumawe yang wali kotanya merupakan bekas bankir salah satu bank nasional dan wakil wali kotanya bekas combatan GAM.
Sejak mereka terpilih, isu-isu fasilitas publik warga kota yang harusnya ditangani dengan baik oleh Pemkot Lhokseumawe seperti air bersih, drainase kota, sampah, hingga perparkiran tak tertangani dengan baik. "Ini kan bisa memunculkan pertanyaan, ternyata kondisi pemerintah daerah tetap sama, meski sekarang mereka yang berkuasa," ujarnya.BIL
Sumber: http://kompas.co.id/