Pembangunan Pusat Pemerintahan Pijay belum Dimulai

Masa Efektif Anggaran Tersisa Enam Bulan * Rp 8,5 Miliar DAK Dikhawatirkan Hangus

MEUREUDU - Kalangan DPRK Pidie Jaya (Pijay) mendesak Bupati setempat untuk tidak menghanguskan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 8,5 miliar yang dianggarkan untuk pembanguan pusat perkantoran kabupaten itu. Pasalnya, masa efektif tahun anggaran hanya tersisa enam bulan lagi.

“Kenyataan sekarang, jangankan dibangun gedung atau fondasi gedung, ganti rugi sawah masyarakat saja belum dilakukan. Ini akan mengulangi pengalaman pahit tahun lalu,” ujar anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar kepada Serambi, Sabtu (23/5). Tahun 2008 silam, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif Pidie Jaya sering terganggu akibat tidak tercapainya kesepakatan lokasi pusat pemkab. Akibatnya, DAK yang telah disediakan Rp 6 miliar tahun 2008, hangus. Belakangan, pemerintah pusat kembali menganggarkan dana Rp 8,5 miliar dalam DAK tahun ini.

Menurut Mustari, jika pemkab setempat tidak segera melakukan upaya pembangunanan pusat pemerintahan itu, dana Rp 8,5 miliar dari pusat itu bakal hangus lagi. Sebab, sebelum pembangunan itu dimulai, banyak proses yang harus dilalui. Seperti penyesuaian dengan tata ruang wilayah, hingga proses tender yang akan memakan waktu lama.

“Saya tidak yakin pemkab akan mempu merealisasikan pembangunan tersebut. Sementara sisa waktu efektif hanya enam bulan lagi. Perlu diketahui, itu proyek besar bukan membangun fasilitas MCK. Makanya, ini harus segera dilakukan pemkab, jangan justru lebih banyak main-main ke Jakarta,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Optimis
Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam saat ditanyai perihal itu mengatakan, pihaknya optimis dan yakin mampu merealisasikan proyek pembangunan pusat perkantoran di Cot Trieng Meureudu itu. “Kita tidak akan menghanguskan DAK tersebut. Sekarang tinggal masalah ganti rugi bagi masyarakat. Itupun kita undur sedikit pembayaran ganti rugi, agar tidak ada polemik antar pemilik tanah nantinya. Mungkin pertengahan bulan Juni sudah dicairkan ganti ruginya,” jelas Gade.

Bila proses pembayaran ganti rugi 50 persen atau sebesar Rp 6 miliar itu telah tuntas dilakukan, kata Gade, pihaknya akan langsung memulai pada tahapan proses tender. “Di sana akan dibangun kantor dewan, Bappeda, kantor bupati. Di kantor bupati, semua dinas akan disatukan seperti kantor Bupati Bireuen,” ujar Gade.(s)

Sumber: Serambinews

Pemilih Pijay Bertambah 3.691 Orang

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya menyatakan jumlah pemilih untuk Pilpres 2009 di dikabapaten itu sudah bertambah 3.961 orang dari jumlah pemilih pada pemilu legislatif lalu. Berdasarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diperoleh dari KIP Pijay, jumlah pemilih sementara mencapai 94.402 orang. Sementara pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, jumlah pemilih tetap hanya 90.711 orang.

“Adanya penambahan pemilih itu bisa jadi ada pemilih pemula baru, ada yang tidak sempat memilih pada pemilu legislatif lalu karena sibuk. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan mereka itu golput pada pemilu legislatif,” jelas Ketua Pokja Pemutakhiran Data KIP Pijya, Fuadi Iskar BA, kepada Serambi Jumat (22/5).

Pun begitu, kata dia, bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu presiden mendatang, masih tersedia waktu hingga tanggal 24 Mei 2009 mendatang. Kepada warga yang belum terdaftar itu diminta untuk segera melapor ke Panitia Pendataan Data Pemilih (PPDP) di masing-masing desa. “Kami juga berterima kasih pada Pemkab Pijay, khususnya dinas kependudukan yang telah membantu sosialisasi sehingga banyak bertambah pemilih baru,” ujarnya.

Ia menyebutkan, 94.404 orang yang masuk dalam DPS itu terdiri dari pemilih di delapan kecamatan se kabupaten itu. Di antaranya, Kecamatan Meureudu 14.162 orang, Ulim 9.433 orang, Meurah Dua 7.279 orang, Bandar Dua 17.058 orang, Jangka Buya 6.117 orang, Trienggadeng 14.950 orang, dan Bandar Dua sebanyak 20.207 orang.(s)

Sumber: Serambinews

KIP Tetapkan Perolehan Kursi DPRK Pijay

* Dilantik Awal Agustus

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, Kamis (14/5) menetapkan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya hasil Pemilu 2009. Partai Aceh yang berhasil memborong 16 kursi, hampir pasti akan menempatkan seorang kader terbaiknya di posisi ketua dewan periode 2009-2014.

Acara pleno penetapan hasil perolehan kursi DPRK Pidie Jaya yang berlangsung di aula dewan setempat, dihadiri para pimpinan partai politik, Bupati/Wakil Bupati, M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim, unsur Polres dan Dandim O102 Pidie, serta unsur muspida lainnya. Ketua DPRK Pidie Jaya, H Sulaiman Ary saat ditanyai Serambi, meyakini bahwa jabatan ketua DPRK periode mendatang akan diperoleh oleh politisi dari Partai Aceh. Pasalnya, kata Sulaiman, Partai Aceh berhasil memperoleh lebih setengah jumlah kursi DPRK, yakni 16 kursi dari 25 total kursi yang tersedia.

“Jabatan Ketua DPRK akan dipilih oleh para anggota dewan sendiri. Kemungkinan besarnya, ketua dewan akan terpilih dari partai dominan. Dalam hal ini, caleg terpilih dari Partai Aceh diperkirakan akan menjadi ketua. Tapi saya tidak tahu siapa orangnya, itu ranah internal partai bersangkutan,” ujar Sulaiman Ary.

Amatan Serambi, prediksi seputar calon ketua DPRK Pidie Jaya ke depan menjadi paling hangat diperbincangkan sejumlah kalangan masyarakat setempat. Dari sejumlah nama yang berkembang, Tgk Saiful Bahri (calon anggota dewan terpilih dari Partai Aceh), diprediksikan banyak pihak akan menjadi calon kuat untuk memimpin DPRK Pijay lima tahun mendatang. “Prediksi kuat saya, Tgk Saiful akan menjadi Ketua DPRK Pidie Jaya,” ujar pengamat politik lokal asal Meuraksa, Meureudu, Iskandar Idris. Prediksi serupa juga diungkap seorang warga Seunong, Merueudu, Mukhsin yang ditemui terpisah. Pun begitu, belum diperoleh kepastian pasti dari Saiful Bahri, yang juga mantan kombatan yang pernah memangkul jabatan tinggi di wilayah Pidie. Ketua Partai Aceh Tgk Aiyub Abbas yang dihubungi beberapa kali juga belum berhasil dimintai konfirmasi.

Penetapan kursi
Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya, Partai Aceh berhasil memborong 16 kursi. Sementara sisa sembilan kursi lagi empat di anatranya diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN), dua untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan masing-masing satu kursi diraih oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Demokrat. Keberhasilan PAN hingga berhasil merebut empat kursi mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Sementara itu, Ketua KIP Pidie Jaya, Basri M Sabi menjelaskan, setelah ditetapkan jatah kursi masing-masing, pihaknya sedang menyiapkan administrasi caleg terpilih tersebut untuk diserahkan ke DPRK setempat. Oleh DPRK akan melanjutkan kepada Bupati Pidie Jaya untuk diserahkan kepada Gubernur Aceh. Berikutnya, gubernur Aceh atas nama presiden RI akan meresmikan pengangkatan/pelantikan 25 caleg terpilih tersebut. “Kemungkinan besar, mereka akan dilantik pada awal Agustus mendatang,” demikian ujar Basri M Sabi.(s)

Komposisi Anggota DPRK Pidie Jaya Periode 2009-2014

Partai Aceh
1. Saiful Bahri
2. A Kadir Jailani
3. Isma
4. Ismail
5. Tgk Abdul Muthalib
6. Rusmawati
7. Jamaluddin Ismail
8. Nursiah
9. Razali
10.Mumfizar Z
11. Syarbaini
12. Abubakar
13. Armia Harun
14. Amri
15. Mursyidi
16. Azwar Aswah

Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Sulaiman Ary
2. Muhammad Bentara
3. Fakhruzzaman
4. Hasan Basri

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Bahrom M Rasyid
2. Tgk H Yusri Abdullah

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
1. Hery Ahmadi (PKNU)

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
1. H Syahrul Nurfa (PDK)

Partai Demokrat (PD)
1. Ramli

Sumber: Serambinews

Politisi Pijay, Tenggelam Pascapemekaran

* Bakal tak Lagi Miliki ‘Wakil’ di Parlemen Aceh

ASPIRASI rakyat di delapan kecamatan se Pidie Jaya tampaknya bakal sulit menerobos gedung Parlemen Aceh (DPRA) di Jalan Tgk M Daud Beureueh, Banda Aceh, selama kurun waktu lima tahun mendatang (periode 2009-2014). Betapa tidak, dari tujuh nama yang diprediksi akan mewakili DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) ke gedung DPR Aceh hasil Pemilu legislatif 9 April lalu, nyaris tidak ada satu pun putra asal Pidie Jaya. Atau paling tidak, belum diperoleh kepastian apakah ada politisi Pijay yang berhasil melenggang ke Jalan Daud Beureueh.

Memang secara aturan, setelah seseorang resmi dilantik menjadi anggota DPR Aceh maka yang bersangkutan sudah menjadi wakil seluruh rakyat Aceh (terutama daerah pemilihan yang diwakilinya), alias bukan lagi wakil masyarakat atau kelompok tertentu. Namun kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, aspirasi masyarakat biasanya akan lebih mudah terealisir jika disampaikan melalui orang yang berasal dari daerah setempat, dan juga menjadi anggota dewan karena dipilih oleh masyarakat setempat.

Kekhawatiran ini lah yang belakangan mulai muncul di kalangan masyarakat Pidie Jaya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar. “Yang saya tahu tidak ada seorangpun putra Pidie Jaya yang menduduki kursi DPR Aceh. Kalau ini benar, aspirasi rakyat Pidie Jaya bakal tak terdengarkan oleh legislatif Aceh. Bakal tidak ada lagi wakil rakyat profinsi yang peduli terhadap jalan rusak, jembatan patah dan lainnya di pedalaman kabupaten ini,” ujar Mustari kepada Serambi, Selasa (5/5).

Kekhawatiran serupa juga diungkap Tgk Ilyas Abdullah, putra Uleeglee, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRA dari Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI). “Memang suatu kelemahan jika kita tidak punya wakil di DPRA. Dalam rapat panitia anggaran misalnya, kalau tidak ada anggota dewan dari Pijay, daerah kita akan sulit mendapatkan proyek pembangunan,” ujar Tgk Ilyas yang dihubungi terpisah kemarin.

Berdasarkan penelusuran Serambi, keadaan ini jauh berbeda dengan keberadaan putra asal Pidie Jaya ketika kabupaten itu masih bergabung dengan kabupaten induk, Pidie. Lihat saja komposisi DPRA periode 2004-2009 yang hanya tersisa waktu menjabat sekitar tiga bulan lagi. Tidak kurang dari lima putra Pijay tercatat sebagai anggota legislatif Aceh. Mereka adalah M Gade Salam dan Bahrom M Rasyid (PPP), Mukhlis Mukhtar (PBR), Hamdani Hamid (PBB), dan Ilyas Abdullah (PPNUI).

Bahkan, ketika Gade Salam terpilih menjadi Bupati representatif pertama Pidie Jaya, kursi yang ditinggalkannya di DPR Aceh juga diisi oleh putra Pijay, yakni Ihsanuddin MZ. Tak dinyana, setelah berpisah dari kabupaten induk, para politisi Pijay seakan telah tenggelam dan nyaris tidak bisa berbuat banyak dalam bursa Pemilu 2009.

Sebenarnya, ada dua putra Pidie Jaya yang digadang-gadang untuk menampung aspirasi Pidie Jaya dalam pemilu legislatif, 9 April 2009 lalu. Yaitu, Ihsanuddin MZ dari PPP dan Iqbal Idris dari Partai Aceh. Namun, masyarakat tidak menjatuhkan pilihannya kepada Ihsanuddin MZ yang juga pernah maju sebagai calon Bupati Pidie Jaya. Sementara Iqbal Idris, gagal menjadi caleg karena tersandung perkara status warga negara ganda.

Namun, di tengah kekhawatiran masyarakat itu, kabar baik berhembus dari Partai Aceh. Disebut-sebut, satu dari enam kursi yang diraih partai itu dari DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) untuk DPR Aceh periode 2009-2014 adalah milik Marzuki, asal Cubo Bandar Baru, Pidie Jaya. Sayangnya, hingga kemarin, Serambi belum memperoleh kebenaran terhadap “kabar baik” ini. Nomor HP Marzuki yang dihubungi beberapa kali sedang tidak aktif. Jika memang kabar itu benar adanya, maka hampir bisa dipastikan Marzuki harus berjuang keras untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya di parlemen Aceh kelak. Meski hanya satu dari 69 orang anggota DPR Aceh, masyarakat Pidie Jaya berharap Marzuki mampu memainkan peran untuk tetap menjaga agar suara rakyat dari Pidie Jaya tetap menggema di gedung Parlemen Aceh.(m syukur hasbi)

Sumber: http://www.serambinews.com/