Merekam Jejak Abdullah Puteh

JIKA tidak tersandung kasus Helikopter MI-2 Buatan Rostov, Rusia, sepertinya, nama Abdullah Puteh akan berada pada deretan nama-nama orang yang berjasa dalam meretas penyelesaian konflik di Aceh. Selaku Gubernur Nangroe Aceh Darussalam saat itu, ia adalah orang yang paling berkuasa di Aceh. Puteh termasuk getol dan terlibat aktif dalam sosialisasi sembilan pasal kesepakatan penghentian permusuhan (The Cessation of Hostilities Agreement), pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah didatangani 9 Desember 2002.

Seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga, itu yang dialami Abdullah Puteh. Meski banyak kontribusinya untuk Aceh, termasuk pemberlakusan syariat Islam, tetapi nama Puteh tenggelam dalam pusaran informasi korupsi ketimbang jasa-jasa untuk Aceh. Seperti apa sesungguhnya profil lelaki kelahiran Meunasah Arun ini? Abdullah Puteh Lahir di Meunasah Arun, Idi, Aceh Timur, 4 Juli 1948. Menghabiskan masa kecil di Idi. Di sana pula ia menamatkan sekolah rakyat dan sekolah menengah pertamanya. Sementara masa remajanya dilalui di Langsa, Aceh Timur, sambil menamatkan sekolah menengah atas. Walau dimanja, bungsu dari lima bersaudara ini sejak kecil belajar hidup prihatin. Untuk menambah biaya sekolah, ia berjualan telur di pasar atau menjajakan nasi bungkus di stasiun kereta api. Di rumah indekos,

27 desa di Pidie Jaya belum terima BKPG

MEUREUDU – Meski sudah memasuki akhir bulan November 2009, sebanyak 27 desa di kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, dilaporkan belum menerima dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dari provinsi. Keterlambatan itu diduga akibat kesalahan penulisan nama desa yang ada di kecamatan tersebut.

“Walaupun kesalahannya beberapa desa saja, resikonya untuk satu kecamatan. Seperti di kecamatan Trienggadeng, ada yang salah ketik desa. Misalnya, ada ketikan desa Meunasah Mee, Pangwa. Sedangkan pada stempel geuchik hanya ditulis desa Meunasah Mee. Tidak perlu menambah Pangwa, walau desa itu berada di Kemukiman Pangwa,” jelas kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pidie Jaya, Ilyas Yusuf, tadi sore.

Menengok Kebotakan Hutan Pidie

Setelah perdamaian atau lahirnya MoU Helsinki 2005 lalu, aksi pembalakan liar justru semakin ganas. Ini dibuktikan dengan hasil operasi gabungan yang digelar pada beberapa bulan lalu oleh pihak dinas Kahutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie. Dari jumlah luas hutan di Kabupaten Pidie, sekitar 185.964 hektare merupakan hutan lindung. Selebihnya, hutan produksi 43.633 ha dan areal lainnya 93.533 ha. Namun, hingga kini, belum bisa dipastikan berapa hektare yang telah dibotakkan terutama pascadamai Aceh.

“Sejauh ini kita belum mengetahui secara pasti angka hutan kita yang telah dibotakkan (digunduli) oleh para pembalak liar. Sebab, para pembalak tersebut dalam melakukan aksi liar itu hanya mengandalkan lokasi secara tebang pilih,” sebut Kadis Kehutanan dan Perkebunan Pidie, Ir Amin Affan MSi, kepada Kontras, pekan lalu via telepon selulernya.

Tras Utama: Siapa Gunduli Hutan Aceh?

Kebijakan jeda tebang telah digulir sejak tahun 2007. Ribuan pasukan ‘penjaga hutan’ juga telah direkrut oleh Pemerintah Aceh. Lalu, mengapa masih banyak penebangan liar?

Meski telah memakai payung, masih juga basah oleh air hujan. Analogi ini tampaknya tepat dengan situasi hutan di Aceh saat ini. Ketika Pemerintah menerapkan kebijakan Moratorium Logging (jeda tebang sementara) pada tanggal 6 Juni 2007, melalui Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2007, ternyata degradasi atau kemerosotan hutan semakin parah. Berdasarkan gejala yang timbul hingga saat ini, sejumlah elemen masyarakat yakin akan adanya peningkatan kerusakan hutan di Aceh.

Silaturahmi Aceh Rasa Qatar

SILATURAHMI menjadi ciri khas bagi masyarakat Aceh. Nenek moyang selalu mengamanahkan, silaturahmi tanda persaudaraan. Silaturahmi pula yang menjadi pengerat masyarakat Aceh di Al Khor, Doha, Qatar. Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) warga Aceh menetap di distrik Al Khor. Mereka umumnya bekerja pada bidang perminyakan. Sudah puluhan tahun mereka menetap di Timur Tengah. Kangen, kampung halaman disiasati dengan mendirikan organisasi Masyarakat Serambi Mekkah (Masmekkar).

Meluangkan waktu bersilaturahmi bagi masyarakat Aceh di Qatar memang tidak mudah. Jam kerja yang sangat padat, membuat mereka harus membuat kesepakatan kapan akan melakukan silaturahmi. “Silaturahmi yang tak putus, mengurangi rasa rindu kampung halaman,” kata Bustami Asyek, asli warga Desa Keutapang, Kota Banda Aceh, yang kini bekerja di bidang perminyakan di Qatar, saat dihubungi Kontras, Kamis (22/10).

Undangan Halal Bi Halal

HADIRILAH BERAMAI-RAMAI

UNDANGAN

PENGURUS PUSAT TAMAN ISKANDAR MUDA

MENGUNDANG BAPAK/ IBU/ SAUDARA, WARGA ACEH JABODETABEK & BANTEN, UNTUK MENGHADIRI

HALAL BI HALAL

MASYARAKAT ACEH JABODETABEK & BANTEN,

PADA :

HARI : MINGGU, 15 NOVEMBER 2009

PUKUL : 08.30 WIB – SELESAI

TEMPAT : GEDUNG ISTORA, SENAYAN – JAKARTA.

INSYA ALLAH AKAN DIHADIRI OLEH :

BAPAK PRESIDEN/ BAPAK WAKIL PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

PARA MENTERI KABINET INDONESIA BERSATU II, GUBERNUR ACEH, GUBERNUR DKI, PARA DUTA BESAR NEGARA SAHABAT, PARA TOKOH ACEH/ NASIONAL, SERTA RIBUAN WARGA ACEH SE-JABODETABEK DAN BANTEN.

HIBURAN : SEUDATI TUNANG (Sjech Cut Manyak dari Aceh Utara Vs Sjech Binaan TIM-Jakarta), RAPA’I GELENG, SAMAN, DAN PEMBACAAN PUISI OLEH TAUFIK ISMAIL.

JUGA DIADAKAN BAZAR MAKANAN DAN KERAJINAN ACEH

Untuk transportasi bagi yang tidak menggunakan kendaraan sendiri,

silahkan menghubungi Cabang TIM masing-masing.

(Disediakan Makan Siang)

Perempuan Keumala

Judul : PEREMPUAN KEUMALA Sebuah Epos untuk Nanggroe
Penulis : Endang Moerdopo
Penerbit: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta
Tebal : 350 halaman
Harga : Rp 60.000

PERNAH terjadi polemik di sebuah situs; manakah yang dimaksud dengan karya sastra Aceh? Apakah karya yang dihasilkan penulis lokal Aceh, penulis asal Aceh, atau penulis luar yang menulis tentang Aceh, atau karya yang mengangkat khazanah budaya Aceh dengan menyelipkan frasa Aceh di dalamnya kendati kadang tak terlalu substansial?

Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim: Kami Tetap pada Jalur Akademis

Farid Wadji terpilih sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry dalam proses pemilihan yang demokratis. Saat itu ada empat balon rektor yang bersaing. Keempat balon rektor yang memperebutkan kursi pucuk pimpinan di lembaga pendidikan tinggi tersebut masing-masing, Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim MA (Dekan Fakultas Tarbiyah), Dr Nazaruddin A Wahid MA (Dekan Fakultas Syariah), Dr Cut Aswar MA (Pudek I Fakultas Tarbiyah), dan Dr A Rani Usman MSi (Pudek IV Fakultas Dakwah). Mereka berkompetisi guna menggantikan Prof Dr Yusny Saby MA yang memasuki pensiun dan berakhir masa jabatan pada Juli 2009.

Dan akhirnya, putra Rokoh justru yang memenangkan “pertarungan” di hari Jumat, 9 Mei 2009. Dia meraih 26 suara, sementara rivalnya, Dr Nazaruddin A Wahid MA, hanya 19 suara. Dua sejawatnya lagi sama-sama tidak meraih suara. Farid dilantik sebagai Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni, Jumat (21/8), di Jakarta.

Jejak Aceh di Tanah Arab

Di dalam perjalanan ini, saya sempat berpikir apakah nama baik orang Aceh di Arab Saudi bisa sederajat dengan nama baik Aceh di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang menarik adalah hampir semua negara yang saya kunjungi, nama Aceh selalu dihormati dan dipandang sebagai bagian dari peradaban dunia...

MENJELANG bulan Ramadan ini, tepatnya tanggal 18 Agustus saya melakukan ibadah umrah bersama-sama dengan beberapa kerabat di Banda Aceh. Sebagai bagian dari rombongan yang dikoordinasikan oleh Ce’Man Tour and Travel, saya memiliki beberapa refleksi mengenai bagaimana sesungguhnya hubungan Arab dan Aceh. Dalam laposan singkat ini, saya ingin menjelaskan bagaimana hubungan kedua negeri ini, hingga saya sendiri tidak pernah menduga betapa beruntungnya menjadi orang Aceh di tanah Suci ini. Ketika tiba di Jeddah, jam 17.55 waktu Saudi (21.55 wib), karena prosedur yang agak ketat yang baru diberlakukan awal Agustus tahun ini. Peraturan tersebut adalah seluruh pengunjung yang masuk ke Saudi diwajibkan sekarang ini diambil sidik jari, dan di photo satu persatu. Namun, prosedur ketat ini tidak dibarengi dengan penambahan karyawan imigrasi. Sambil menunggu dan duduk duduk dilantai saya mencoba membersihkan jenggot dan kumis saya. Rupanya tindakan ini mengundang kecuriagaan dari peugas imigrasi lebih ketat lagi. Lalu, dengan bahasa Arab terbata bata, saya jelaskan bahwa saya cukur jenggot sambil mengisi waktu kosong, karena lamanya menunggu di Imigrasi. Pegawai imigrasi menanyakan asal saya, kemudian saya menjawab :”Asyi”, sebuah sebutan marga Aceh dikalangan orang Arab.

Memaknai Dua Kemerdekaan

Tidak terasa sudah empat tahun lamanya MoU Helsinki sudah ditandatangani. Apakah ada perubahan yang signifikan? Tidak terasa pula sudah 64 tahun Indonesia merdeka. Namun, coba lihat apakah kita sudah benar-benar merdeka? Itulah sederet lontaran pertanyaan klise yang terus membayangi benak pikiran kita kala kita merefleksi hari ulang tahun dua momentum bersejarah dalam bulan Agustus tahun ini.

Barangkali tidak cukup waktu bagi kita rasanya melakukan refleksi produktif total dari semua aspek kehidupan social politik, agama dan budaya plus aspek-aspek lainnya yang dipercaya sebagai alat ukur keberhasilan sebuah kemerdekaan. Sudah pasti juga bahwa kita pasti membutuhkan motif apa yang membelakangi setiap arah kemajuan atau kemunduran dari aspek itu. Namun yang pasti, salah satu sahabat saya yang paham di bidang ekonomi mengutip buku ‘The Quality of Growth’ telah menjelaskan paling tidak tiga hal yang menjadi alat ukur kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa, yaitu: membaiknya tata kelola pemerintahan (good governance), demokrasi, dan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan Pusat Pemerintahan Pijay belum Dimulai

Masa Efektif Anggaran Tersisa Enam Bulan * Rp 8,5 Miliar DAK Dikhawatirkan Hangus

MEUREUDU - Kalangan DPRK Pidie Jaya (Pijay) mendesak Bupati setempat untuk tidak menghanguskan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 8,5 miliar yang dianggarkan untuk pembanguan pusat perkantoran kabupaten itu. Pasalnya, masa efektif tahun anggaran hanya tersisa enam bulan lagi.

“Kenyataan sekarang, jangankan dibangun gedung atau fondasi gedung, ganti rugi sawah masyarakat saja belum dilakukan. Ini akan mengulangi pengalaman pahit tahun lalu,” ujar anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar kepada Serambi, Sabtu (23/5). Tahun 2008 silam, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif Pidie Jaya sering terganggu akibat tidak tercapainya kesepakatan lokasi pusat pemkab. Akibatnya, DAK yang telah disediakan Rp 6 miliar tahun 2008, hangus. Belakangan, pemerintah pusat kembali menganggarkan dana Rp 8,5 miliar dalam DAK tahun ini.

Menurut Mustari, jika pemkab setempat tidak segera melakukan upaya pembangunanan pusat pemerintahan itu, dana Rp 8,5 miliar dari pusat itu bakal hangus lagi. Sebab, sebelum pembangunan itu dimulai, banyak proses yang harus dilalui. Seperti penyesuaian dengan tata ruang wilayah, hingga proses tender yang akan memakan waktu lama.

“Saya tidak yakin pemkab akan mempu merealisasikan pembangunan tersebut. Sementara sisa waktu efektif hanya enam bulan lagi. Perlu diketahui, itu proyek besar bukan membangun fasilitas MCK. Makanya, ini harus segera dilakukan pemkab, jangan justru lebih banyak main-main ke Jakarta,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Optimis
Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam saat ditanyai perihal itu mengatakan, pihaknya optimis dan yakin mampu merealisasikan proyek pembangunan pusat perkantoran di Cot Trieng Meureudu itu. “Kita tidak akan menghanguskan DAK tersebut. Sekarang tinggal masalah ganti rugi bagi masyarakat. Itupun kita undur sedikit pembayaran ganti rugi, agar tidak ada polemik antar pemilik tanah nantinya. Mungkin pertengahan bulan Juni sudah dicairkan ganti ruginya,” jelas Gade.

Bila proses pembayaran ganti rugi 50 persen atau sebesar Rp 6 miliar itu telah tuntas dilakukan, kata Gade, pihaknya akan langsung memulai pada tahapan proses tender. “Di sana akan dibangun kantor dewan, Bappeda, kantor bupati. Di kantor bupati, semua dinas akan disatukan seperti kantor Bupati Bireuen,” ujar Gade.(s)

Sumber: Serambinews

Pemilih Pijay Bertambah 3.691 Orang

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya menyatakan jumlah pemilih untuk Pilpres 2009 di dikabapaten itu sudah bertambah 3.961 orang dari jumlah pemilih pada pemilu legislatif lalu. Berdasarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diperoleh dari KIP Pijay, jumlah pemilih sementara mencapai 94.402 orang. Sementara pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, jumlah pemilih tetap hanya 90.711 orang.

“Adanya penambahan pemilih itu bisa jadi ada pemilih pemula baru, ada yang tidak sempat memilih pada pemilu legislatif lalu karena sibuk. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan mereka itu golput pada pemilu legislatif,” jelas Ketua Pokja Pemutakhiran Data KIP Pijya, Fuadi Iskar BA, kepada Serambi Jumat (22/5).

Pun begitu, kata dia, bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu presiden mendatang, masih tersedia waktu hingga tanggal 24 Mei 2009 mendatang. Kepada warga yang belum terdaftar itu diminta untuk segera melapor ke Panitia Pendataan Data Pemilih (PPDP) di masing-masing desa. “Kami juga berterima kasih pada Pemkab Pijay, khususnya dinas kependudukan yang telah membantu sosialisasi sehingga banyak bertambah pemilih baru,” ujarnya.

Ia menyebutkan, 94.404 orang yang masuk dalam DPS itu terdiri dari pemilih di delapan kecamatan se kabupaten itu. Di antaranya, Kecamatan Meureudu 14.162 orang, Ulim 9.433 orang, Meurah Dua 7.279 orang, Bandar Dua 17.058 orang, Jangka Buya 6.117 orang, Trienggadeng 14.950 orang, dan Bandar Dua sebanyak 20.207 orang.(s)

Sumber: Serambinews

KIP Tetapkan Perolehan Kursi DPRK Pijay

* Dilantik Awal Agustus

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, Kamis (14/5) menetapkan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya hasil Pemilu 2009. Partai Aceh yang berhasil memborong 16 kursi, hampir pasti akan menempatkan seorang kader terbaiknya di posisi ketua dewan periode 2009-2014.

Acara pleno penetapan hasil perolehan kursi DPRK Pidie Jaya yang berlangsung di aula dewan setempat, dihadiri para pimpinan partai politik, Bupati/Wakil Bupati, M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim, unsur Polres dan Dandim O102 Pidie, serta unsur muspida lainnya. Ketua DPRK Pidie Jaya, H Sulaiman Ary saat ditanyai Serambi, meyakini bahwa jabatan ketua DPRK periode mendatang akan diperoleh oleh politisi dari Partai Aceh. Pasalnya, kata Sulaiman, Partai Aceh berhasil memperoleh lebih setengah jumlah kursi DPRK, yakni 16 kursi dari 25 total kursi yang tersedia.

“Jabatan Ketua DPRK akan dipilih oleh para anggota dewan sendiri. Kemungkinan besarnya, ketua dewan akan terpilih dari partai dominan. Dalam hal ini, caleg terpilih dari Partai Aceh diperkirakan akan menjadi ketua. Tapi saya tidak tahu siapa orangnya, itu ranah internal partai bersangkutan,” ujar Sulaiman Ary.

Amatan Serambi, prediksi seputar calon ketua DPRK Pidie Jaya ke depan menjadi paling hangat diperbincangkan sejumlah kalangan masyarakat setempat. Dari sejumlah nama yang berkembang, Tgk Saiful Bahri (calon anggota dewan terpilih dari Partai Aceh), diprediksikan banyak pihak akan menjadi calon kuat untuk memimpin DPRK Pijay lima tahun mendatang. “Prediksi kuat saya, Tgk Saiful akan menjadi Ketua DPRK Pidie Jaya,” ujar pengamat politik lokal asal Meuraksa, Meureudu, Iskandar Idris. Prediksi serupa juga diungkap seorang warga Seunong, Merueudu, Mukhsin yang ditemui terpisah. Pun begitu, belum diperoleh kepastian pasti dari Saiful Bahri, yang juga mantan kombatan yang pernah memangkul jabatan tinggi di wilayah Pidie. Ketua Partai Aceh Tgk Aiyub Abbas yang dihubungi beberapa kali juga belum berhasil dimintai konfirmasi.

Penetapan kursi
Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya, Partai Aceh berhasil memborong 16 kursi. Sementara sisa sembilan kursi lagi empat di anatranya diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN), dua untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan masing-masing satu kursi diraih oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Demokrat. Keberhasilan PAN hingga berhasil merebut empat kursi mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Sementara itu, Ketua KIP Pidie Jaya, Basri M Sabi menjelaskan, setelah ditetapkan jatah kursi masing-masing, pihaknya sedang menyiapkan administrasi caleg terpilih tersebut untuk diserahkan ke DPRK setempat. Oleh DPRK akan melanjutkan kepada Bupati Pidie Jaya untuk diserahkan kepada Gubernur Aceh. Berikutnya, gubernur Aceh atas nama presiden RI akan meresmikan pengangkatan/pelantikan 25 caleg terpilih tersebut. “Kemungkinan besar, mereka akan dilantik pada awal Agustus mendatang,” demikian ujar Basri M Sabi.(s)

Komposisi Anggota DPRK Pidie Jaya Periode 2009-2014

Partai Aceh
1. Saiful Bahri
2. A Kadir Jailani
3. Isma
4. Ismail
5. Tgk Abdul Muthalib
6. Rusmawati
7. Jamaluddin Ismail
8. Nursiah
9. Razali
10.Mumfizar Z
11. Syarbaini
12. Abubakar
13. Armia Harun
14. Amri
15. Mursyidi
16. Azwar Aswah

Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Sulaiman Ary
2. Muhammad Bentara
3. Fakhruzzaman
4. Hasan Basri

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Bahrom M Rasyid
2. Tgk H Yusri Abdullah

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
1. Hery Ahmadi (PKNU)

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
1. H Syahrul Nurfa (PDK)

Partai Demokrat (PD)
1. Ramli

Sumber: Serambinews

Politisi Pijay, Tenggelam Pascapemekaran

* Bakal tak Lagi Miliki ‘Wakil’ di Parlemen Aceh

ASPIRASI rakyat di delapan kecamatan se Pidie Jaya tampaknya bakal sulit menerobos gedung Parlemen Aceh (DPRA) di Jalan Tgk M Daud Beureueh, Banda Aceh, selama kurun waktu lima tahun mendatang (periode 2009-2014). Betapa tidak, dari tujuh nama yang diprediksi akan mewakili DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) ke gedung DPR Aceh hasil Pemilu legislatif 9 April lalu, nyaris tidak ada satu pun putra asal Pidie Jaya. Atau paling tidak, belum diperoleh kepastian apakah ada politisi Pijay yang berhasil melenggang ke Jalan Daud Beureueh.

Memang secara aturan, setelah seseorang resmi dilantik menjadi anggota DPR Aceh maka yang bersangkutan sudah menjadi wakil seluruh rakyat Aceh (terutama daerah pemilihan yang diwakilinya), alias bukan lagi wakil masyarakat atau kelompok tertentu. Namun kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, aspirasi masyarakat biasanya akan lebih mudah terealisir jika disampaikan melalui orang yang berasal dari daerah setempat, dan juga menjadi anggota dewan karena dipilih oleh masyarakat setempat.

Kekhawatiran ini lah yang belakangan mulai muncul di kalangan masyarakat Pidie Jaya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar. “Yang saya tahu tidak ada seorangpun putra Pidie Jaya yang menduduki kursi DPR Aceh. Kalau ini benar, aspirasi rakyat Pidie Jaya bakal tak terdengarkan oleh legislatif Aceh. Bakal tidak ada lagi wakil rakyat profinsi yang peduli terhadap jalan rusak, jembatan patah dan lainnya di pedalaman kabupaten ini,” ujar Mustari kepada Serambi, Selasa (5/5).

Kekhawatiran serupa juga diungkap Tgk Ilyas Abdullah, putra Uleeglee, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRA dari Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI). “Memang suatu kelemahan jika kita tidak punya wakil di DPRA. Dalam rapat panitia anggaran misalnya, kalau tidak ada anggota dewan dari Pijay, daerah kita akan sulit mendapatkan proyek pembangunan,” ujar Tgk Ilyas yang dihubungi terpisah kemarin.

Berdasarkan penelusuran Serambi, keadaan ini jauh berbeda dengan keberadaan putra asal Pidie Jaya ketika kabupaten itu masih bergabung dengan kabupaten induk, Pidie. Lihat saja komposisi DPRA periode 2004-2009 yang hanya tersisa waktu menjabat sekitar tiga bulan lagi. Tidak kurang dari lima putra Pijay tercatat sebagai anggota legislatif Aceh. Mereka adalah M Gade Salam dan Bahrom M Rasyid (PPP), Mukhlis Mukhtar (PBR), Hamdani Hamid (PBB), dan Ilyas Abdullah (PPNUI).

Bahkan, ketika Gade Salam terpilih menjadi Bupati representatif pertama Pidie Jaya, kursi yang ditinggalkannya di DPR Aceh juga diisi oleh putra Pijay, yakni Ihsanuddin MZ. Tak dinyana, setelah berpisah dari kabupaten induk, para politisi Pijay seakan telah tenggelam dan nyaris tidak bisa berbuat banyak dalam bursa Pemilu 2009.

Sebenarnya, ada dua putra Pidie Jaya yang digadang-gadang untuk menampung aspirasi Pidie Jaya dalam pemilu legislatif, 9 April 2009 lalu. Yaitu, Ihsanuddin MZ dari PPP dan Iqbal Idris dari Partai Aceh. Namun, masyarakat tidak menjatuhkan pilihannya kepada Ihsanuddin MZ yang juga pernah maju sebagai calon Bupati Pidie Jaya. Sementara Iqbal Idris, gagal menjadi caleg karena tersandung perkara status warga negara ganda.

Namun, di tengah kekhawatiran masyarakat itu, kabar baik berhembus dari Partai Aceh. Disebut-sebut, satu dari enam kursi yang diraih partai itu dari DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) untuk DPR Aceh periode 2009-2014 adalah milik Marzuki, asal Cubo Bandar Baru, Pidie Jaya. Sayangnya, hingga kemarin, Serambi belum memperoleh kebenaran terhadap “kabar baik” ini. Nomor HP Marzuki yang dihubungi beberapa kali sedang tidak aktif. Jika memang kabar itu benar adanya, maka hampir bisa dipastikan Marzuki harus berjuang keras untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya di parlemen Aceh kelak. Meski hanya satu dari 69 orang anggota DPR Aceh, masyarakat Pidie Jaya berharap Marzuki mampu memainkan peran untuk tetap menjaga agar suara rakyat dari Pidie Jaya tetap menggema di gedung Parlemen Aceh.(m syukur hasbi)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Gubernur di Lamprit, Wagub di Jeulingke * Muzakkir Manaf di Pantonlabu

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3, Lampriek, Banda Aceh, Kamis (4/9).Warga Banda Aceh mulai mendatangi sejumlah TPS untuk memilih calon anggota legislatif. SERAMBI/M ANSHAR

BANDA ACEH - Para petinggi Aceh bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, telah memberikan suaranya kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, DPRA, dan DPRK. Tapi, di tempat pemungutan suara (TPS) mana mereka melakukan pencontrengan, Kamis (9/4) kemarin, berikut laporannya.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bersama istrinya Darwati A Gani, kemarin, datang dan memberikan suaranya di TPS 3 Bandar Baru, Lamprit, Banda Aceh. Dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, Gubernur tampak bercanda akrab dengan sejumlah pemilih lainnya di TPS itu, baik sebelum maupun setelah melakukan pencontrengan.

Usai memberikan suaranya, Gubernur Irwandi Yusuf sempat melakukan pememantau ke sejumlah TPS lainnya, sebelum akhirnya bertolak ke Meulaboh, Aceh Barat, bersama dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Adityawarman, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Nyak Arief Fadillah. Mereka berangkat ke Meulaboh dengan pesawat helikopter dari landasan helipad Mapolda Aceh.

Berdasarkan hasil pantauan dan sejumlah laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan bahwa secara umum prosesi pemungutan suara Pemilu 2009 di Aceh, berlangsung tertib, aman, lancar, dan terkendali. “Sejauh laporan yang saya terima, pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan lancar,” katanya saat melakukan peninjauan ke sejumlah TPS, di Meulaboh, Aceh Barat, kemarin.

Gubernur juga mengaku menerima sejumlah laporan terhadap adanya intimidasi dan kekerasan yang diterima oleh sejumlah pengurus partai dan masyarakat, namun sejauh ini tidak mengganggu kelancaran pesta demokrasi rakyat itu. Ia juga menyayangkan adanya sebagian masyarakat yang tak bisa ikut memilih, karena tidak terdaftar dalam DPT. “Kita harapkan, ke depan nanti, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Penggiringan
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan istrinya Dewi Meutia, yang melakukan pencontrengan di TPS 7 Desa Jeulingke, Banda Aceh, juga melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di kiawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. “Meski ada beberapa gangguan kecil, seperti adanya indikasi penggiringan warga untuk mencontreng partai tertentu, namun secara umum pemilu di Aceh berlangsung aman dan lancar,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Wagub Muhammad Nazar yang didampingi Anggota DPRA Sulaiman Abda dan Kabag Humas Pemprov Aceh Nurdin F Joes, dalam pernyataannya kepada pers mengatakan bahwa pemilu legislatif kali ini merupakan sejarah besar bagi masyarakat Aceh. “Untuk 32 provinsi di luar Aceh, pemilihnya hanya memilih partai nasional, tapi di Aceh ditambah enam partai lokal, yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, PDA, PAAS, PBA, dan PRA,” katanya.

Kehadiran partai lokal dalam pemilu legislatif ini, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan damai RI-GAM (MoU), 15 Agustus 2005, di Helsinki Fitlandia, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Jadi, karena ini merupakan sejarah baru bagi dunia perpolitikan di Aceh, kita mengharapkan agar masyarakat yang telah terdaftar aebagai pemilih, dapat memberikan suaranya ke TPS sesuai dengan pilihannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan lancar, dan partisipasi masyarakat yang telah mendapat undangan untuk memberikan suara di TPS-TPS relatif besar mencapai 80-90 persen, termasuk WNI turunan Tionghoa yang memberikan suaranya pada TPS di Kelurahan Peunayong, Banda Aceh. “Begitupun, menurut laporan yang masuk ke HP Wagub dari berbagai daerah, seperti dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan daerah rawan intimidasi lainnya, pelaksanaan pemungutan suara atau pencontrengan caleg, berjalan lancar,” katanya.

Dikatakan, tujuan dari pemilu legislatif ini adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi legislatif. Kalau pemilihannya dilakukan seperti cara-cara tersebut di atas tidak demokratis dan tidak jujur, melainkan melakukan penekanan, maka calon wakil rakyat yang akan duduk lembaga legislatif nanti adalah orang-orang yang hanya mengandalkan kekerasan. “Kika kememangan dalam pemilu dilakukan dengan cara curang serta intimidasi, tentu proses demokrasi di Aceh sudah tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Aman dan sukses
Sementara itu, mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, Kamis (9/4) pukul 09. 45 WIB, didampingi istri datang ke TPS-46 berlokasi di Terminal Bus Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) ini menunjukkan wajah ceria. Ketika ditanyai Serambi mengapa ia gembira sekali. Muzakir menjawab: “Alhamdulillah, secara menyeluruh Aceh aman dan Pemilu sukses,” kata Muzakir Manaf.

Kedatangan Muzakir Manfa tergolong biasa saja, tak ada penyambutan berlebihan. Hanya beberapa warga mendekati dan menyalaminya. Sejenak melihat-lihat masyarakat sedang memperhatikan contoh kertas surat suara yang dipajang di dekat TPS.

Lalu Muzakir Manaf mendatangi petugas pendaftaran menyodorkan surat undangan. Tidak begitu lama mengantre, Muzakir dan istrinya dipanggil panitia untuk memberikan hak pilihnya dalam kamar (bilik) TPS-46 yang dibuat dari plastik hitam.

Sehari sebelum pemilihan Muzakir Manaf menonaktifkan HP, sehingga banyak rekannya dari KPA yang ditanyai mengaku tidak mengetahui dimana Muzakir memberikan hak pilihnya. Bahkan, telepon selularnya baru diaktifkan setelah dia memberikan hak pilihnya di TPS-46 persisnya di terminal Pantonlabu, 70 Km sebelah timur Kota Lhokseumawe.

Usai memberikan hak pilihnya, Muzakir Manaf kepada Serambi mengatakan bahwa telah menerima laporan dari berbagai daerah kondisi Aceh aman dan pemilu sukses. Sampai pukul 17.00 WIB dihubungi kembali Muzakir mengaku belum dapat laporan ada insiden. “Alhamdulillah dan saya ucap terimakasih kepada seluruh masyarakat Aceh dan pihak keamanan,” ujar Muzakir Manaf di terminal Pantonlabu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Abdul Salam Poroh, bahwa Pemilu 2009 di Aceh secara keseluruhan berjalan lancar meskipun diwarnai beberapa laporan masalah saat pemungutan suara berlangsung. “Secara umum Pemilu di Aceh berjalan lancar. Meskipun ada beberapa laporan masalah yang masuk tapi itu tak ada yang serius dan krusial yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu di Aceh,” katanya.(sar/di/her/ib)

Sumber: http://www.serambinews.com/