Memaknai Dua Kemerdekaan

Tidak terasa sudah empat tahun lamanya MoU Helsinki sudah ditandatangani. Apakah ada perubahan yang signifikan? Tidak terasa pula sudah 64 tahun Indonesia merdeka. Namun, coba lihat apakah kita sudah benar-benar merdeka? Itulah sederet lontaran pertanyaan klise yang terus membayangi benak pikiran kita kala kita merefleksi hari ulang tahun dua momentum bersejarah dalam bulan Agustus tahun ini.

Barangkali tidak cukup waktu bagi kita rasanya melakukan refleksi produktif total dari semua aspek kehidupan social politik, agama dan budaya plus aspek-aspek lainnya yang dipercaya sebagai alat ukur keberhasilan sebuah kemerdekaan. Sudah pasti juga bahwa kita pasti membutuhkan motif apa yang membelakangi setiap arah kemajuan atau kemunduran dari aspek itu. Namun yang pasti, salah satu sahabat saya yang paham di bidang ekonomi mengutip buku ‘The Quality of Growth’ telah menjelaskan paling tidak tiga hal yang menjadi alat ukur kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa, yaitu: membaiknya tata kelola pemerintahan (good governance), demokrasi, dan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan Pusat Pemerintahan Pijay belum Dimulai

Masa Efektif Anggaran Tersisa Enam Bulan * Rp 8,5 Miliar DAK Dikhawatirkan Hangus

MEUREUDU - Kalangan DPRK Pidie Jaya (Pijay) mendesak Bupati setempat untuk tidak menghanguskan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 8,5 miliar yang dianggarkan untuk pembanguan pusat perkantoran kabupaten itu. Pasalnya, masa efektif tahun anggaran hanya tersisa enam bulan lagi.

“Kenyataan sekarang, jangankan dibangun gedung atau fondasi gedung, ganti rugi sawah masyarakat saja belum dilakukan. Ini akan mengulangi pengalaman pahit tahun lalu,” ujar anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar kepada Serambi, Sabtu (23/5). Tahun 2008 silam, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif Pidie Jaya sering terganggu akibat tidak tercapainya kesepakatan lokasi pusat pemkab. Akibatnya, DAK yang telah disediakan Rp 6 miliar tahun 2008, hangus. Belakangan, pemerintah pusat kembali menganggarkan dana Rp 8,5 miliar dalam DAK tahun ini.

Menurut Mustari, jika pemkab setempat tidak segera melakukan upaya pembangunanan pusat pemerintahan itu, dana Rp 8,5 miliar dari pusat itu bakal hangus lagi. Sebab, sebelum pembangunan itu dimulai, banyak proses yang harus dilalui. Seperti penyesuaian dengan tata ruang wilayah, hingga proses tender yang akan memakan waktu lama.

“Saya tidak yakin pemkab akan mempu merealisasikan pembangunan tersebut. Sementara sisa waktu efektif hanya enam bulan lagi. Perlu diketahui, itu proyek besar bukan membangun fasilitas MCK. Makanya, ini harus segera dilakukan pemkab, jangan justru lebih banyak main-main ke Jakarta,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Optimis
Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam saat ditanyai perihal itu mengatakan, pihaknya optimis dan yakin mampu merealisasikan proyek pembangunan pusat perkantoran di Cot Trieng Meureudu itu. “Kita tidak akan menghanguskan DAK tersebut. Sekarang tinggal masalah ganti rugi bagi masyarakat. Itupun kita undur sedikit pembayaran ganti rugi, agar tidak ada polemik antar pemilik tanah nantinya. Mungkin pertengahan bulan Juni sudah dicairkan ganti ruginya,” jelas Gade.

Bila proses pembayaran ganti rugi 50 persen atau sebesar Rp 6 miliar itu telah tuntas dilakukan, kata Gade, pihaknya akan langsung memulai pada tahapan proses tender. “Di sana akan dibangun kantor dewan, Bappeda, kantor bupati. Di kantor bupati, semua dinas akan disatukan seperti kantor Bupati Bireuen,” ujar Gade.(s)

Sumber: Serambinews

Pemilih Pijay Bertambah 3.691 Orang

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya menyatakan jumlah pemilih untuk Pilpres 2009 di dikabapaten itu sudah bertambah 3.961 orang dari jumlah pemilih pada pemilu legislatif lalu. Berdasarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diperoleh dari KIP Pijay, jumlah pemilih sementara mencapai 94.402 orang. Sementara pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, jumlah pemilih tetap hanya 90.711 orang.

“Adanya penambahan pemilih itu bisa jadi ada pemilih pemula baru, ada yang tidak sempat memilih pada pemilu legislatif lalu karena sibuk. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan mereka itu golput pada pemilu legislatif,” jelas Ketua Pokja Pemutakhiran Data KIP Pijya, Fuadi Iskar BA, kepada Serambi Jumat (22/5).

Pun begitu, kata dia, bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu presiden mendatang, masih tersedia waktu hingga tanggal 24 Mei 2009 mendatang. Kepada warga yang belum terdaftar itu diminta untuk segera melapor ke Panitia Pendataan Data Pemilih (PPDP) di masing-masing desa. “Kami juga berterima kasih pada Pemkab Pijay, khususnya dinas kependudukan yang telah membantu sosialisasi sehingga banyak bertambah pemilih baru,” ujarnya.

Ia menyebutkan, 94.404 orang yang masuk dalam DPS itu terdiri dari pemilih di delapan kecamatan se kabupaten itu. Di antaranya, Kecamatan Meureudu 14.162 orang, Ulim 9.433 orang, Meurah Dua 7.279 orang, Bandar Dua 17.058 orang, Jangka Buya 6.117 orang, Trienggadeng 14.950 orang, dan Bandar Dua sebanyak 20.207 orang.(s)

Sumber: Serambinews

KIP Tetapkan Perolehan Kursi DPRK Pijay

* Dilantik Awal Agustus

MEUREUDU - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, Kamis (14/5) menetapkan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya hasil Pemilu 2009. Partai Aceh yang berhasil memborong 16 kursi, hampir pasti akan menempatkan seorang kader terbaiknya di posisi ketua dewan periode 2009-2014.

Acara pleno penetapan hasil perolehan kursi DPRK Pidie Jaya yang berlangsung di aula dewan setempat, dihadiri para pimpinan partai politik, Bupati/Wakil Bupati, M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim, unsur Polres dan Dandim O102 Pidie, serta unsur muspida lainnya. Ketua DPRK Pidie Jaya, H Sulaiman Ary saat ditanyai Serambi, meyakini bahwa jabatan ketua DPRK periode mendatang akan diperoleh oleh politisi dari Partai Aceh. Pasalnya, kata Sulaiman, Partai Aceh berhasil memperoleh lebih setengah jumlah kursi DPRK, yakni 16 kursi dari 25 total kursi yang tersedia.

“Jabatan Ketua DPRK akan dipilih oleh para anggota dewan sendiri. Kemungkinan besarnya, ketua dewan akan terpilih dari partai dominan. Dalam hal ini, caleg terpilih dari Partai Aceh diperkirakan akan menjadi ketua. Tapi saya tidak tahu siapa orangnya, itu ranah internal partai bersangkutan,” ujar Sulaiman Ary.

Amatan Serambi, prediksi seputar calon ketua DPRK Pidie Jaya ke depan menjadi paling hangat diperbincangkan sejumlah kalangan masyarakat setempat. Dari sejumlah nama yang berkembang, Tgk Saiful Bahri (calon anggota dewan terpilih dari Partai Aceh), diprediksikan banyak pihak akan menjadi calon kuat untuk memimpin DPRK Pijay lima tahun mendatang. “Prediksi kuat saya, Tgk Saiful akan menjadi Ketua DPRK Pidie Jaya,” ujar pengamat politik lokal asal Meuraksa, Meureudu, Iskandar Idris. Prediksi serupa juga diungkap seorang warga Seunong, Merueudu, Mukhsin yang ditemui terpisah. Pun begitu, belum diperoleh kepastian pasti dari Saiful Bahri, yang juga mantan kombatan yang pernah memangkul jabatan tinggi di wilayah Pidie. Ketua Partai Aceh Tgk Aiyub Abbas yang dihubungi beberapa kali juga belum berhasil dimintai konfirmasi.

Penetapan kursi
Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi partai politik untuk DPRK Pidie Jaya, Partai Aceh berhasil memborong 16 kursi. Sementara sisa sembilan kursi lagi empat di anatranya diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN), dua untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan masing-masing satu kursi diraih oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Demokrat. Keberhasilan PAN hingga berhasil merebut empat kursi mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Sementara itu, Ketua KIP Pidie Jaya, Basri M Sabi menjelaskan, setelah ditetapkan jatah kursi masing-masing, pihaknya sedang menyiapkan administrasi caleg terpilih tersebut untuk diserahkan ke DPRK setempat. Oleh DPRK akan melanjutkan kepada Bupati Pidie Jaya untuk diserahkan kepada Gubernur Aceh. Berikutnya, gubernur Aceh atas nama presiden RI akan meresmikan pengangkatan/pelantikan 25 caleg terpilih tersebut. “Kemungkinan besar, mereka akan dilantik pada awal Agustus mendatang,” demikian ujar Basri M Sabi.(s)

Komposisi Anggota DPRK Pidie Jaya Periode 2009-2014

Partai Aceh
1. Saiful Bahri
2. A Kadir Jailani
3. Isma
4. Ismail
5. Tgk Abdul Muthalib
6. Rusmawati
7. Jamaluddin Ismail
8. Nursiah
9. Razali
10.Mumfizar Z
11. Syarbaini
12. Abubakar
13. Armia Harun
14. Amri
15. Mursyidi
16. Azwar Aswah

Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Sulaiman Ary
2. Muhammad Bentara
3. Fakhruzzaman
4. Hasan Basri

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Bahrom M Rasyid
2. Tgk H Yusri Abdullah

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
1. Hery Ahmadi (PKNU)

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
1. H Syahrul Nurfa (PDK)

Partai Demokrat (PD)
1. Ramli

Sumber: Serambinews

Politisi Pijay, Tenggelam Pascapemekaran

* Bakal tak Lagi Miliki ‘Wakil’ di Parlemen Aceh

ASPIRASI rakyat di delapan kecamatan se Pidie Jaya tampaknya bakal sulit menerobos gedung Parlemen Aceh (DPRA) di Jalan Tgk M Daud Beureueh, Banda Aceh, selama kurun waktu lima tahun mendatang (periode 2009-2014). Betapa tidak, dari tujuh nama yang diprediksi akan mewakili DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) ke gedung DPR Aceh hasil Pemilu legislatif 9 April lalu, nyaris tidak ada satu pun putra asal Pidie Jaya. Atau paling tidak, belum diperoleh kepastian apakah ada politisi Pijay yang berhasil melenggang ke Jalan Daud Beureueh.

Memang secara aturan, setelah seseorang resmi dilantik menjadi anggota DPR Aceh maka yang bersangkutan sudah menjadi wakil seluruh rakyat Aceh (terutama daerah pemilihan yang diwakilinya), alias bukan lagi wakil masyarakat atau kelompok tertentu. Namun kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, aspirasi masyarakat biasanya akan lebih mudah terealisir jika disampaikan melalui orang yang berasal dari daerah setempat, dan juga menjadi anggota dewan karena dipilih oleh masyarakat setempat.

Kekhawatiran ini lah yang belakangan mulai muncul di kalangan masyarakat Pidie Jaya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRK Pidie Jaya, Mustari Mukhtar. “Yang saya tahu tidak ada seorangpun putra Pidie Jaya yang menduduki kursi DPR Aceh. Kalau ini benar, aspirasi rakyat Pidie Jaya bakal tak terdengarkan oleh legislatif Aceh. Bakal tidak ada lagi wakil rakyat profinsi yang peduli terhadap jalan rusak, jembatan patah dan lainnya di pedalaman kabupaten ini,” ujar Mustari kepada Serambi, Selasa (5/5).

Kekhawatiran serupa juga diungkap Tgk Ilyas Abdullah, putra Uleeglee, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRA dari Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI). “Memang suatu kelemahan jika kita tidak punya wakil di DPRA. Dalam rapat panitia anggaran misalnya, kalau tidak ada anggota dewan dari Pijay, daerah kita akan sulit mendapatkan proyek pembangunan,” ujar Tgk Ilyas yang dihubungi terpisah kemarin.

Berdasarkan penelusuran Serambi, keadaan ini jauh berbeda dengan keberadaan putra asal Pidie Jaya ketika kabupaten itu masih bergabung dengan kabupaten induk, Pidie. Lihat saja komposisi DPRA periode 2004-2009 yang hanya tersisa waktu menjabat sekitar tiga bulan lagi. Tidak kurang dari lima putra Pijay tercatat sebagai anggota legislatif Aceh. Mereka adalah M Gade Salam dan Bahrom M Rasyid (PPP), Mukhlis Mukhtar (PBR), Hamdani Hamid (PBB), dan Ilyas Abdullah (PPNUI).

Bahkan, ketika Gade Salam terpilih menjadi Bupati representatif pertama Pidie Jaya, kursi yang ditinggalkannya di DPR Aceh juga diisi oleh putra Pijay, yakni Ihsanuddin MZ. Tak dinyana, setelah berpisah dari kabupaten induk, para politisi Pijay seakan telah tenggelam dan nyaris tidak bisa berbuat banyak dalam bursa Pemilu 2009.

Sebenarnya, ada dua putra Pidie Jaya yang digadang-gadang untuk menampung aspirasi Pidie Jaya dalam pemilu legislatif, 9 April 2009 lalu. Yaitu, Ihsanuddin MZ dari PPP dan Iqbal Idris dari Partai Aceh. Namun, masyarakat tidak menjatuhkan pilihannya kepada Ihsanuddin MZ yang juga pernah maju sebagai calon Bupati Pidie Jaya. Sementara Iqbal Idris, gagal menjadi caleg karena tersandung perkara status warga negara ganda.

Namun, di tengah kekhawatiran masyarakat itu, kabar baik berhembus dari Partai Aceh. Disebut-sebut, satu dari enam kursi yang diraih partai itu dari DP-2 (Pidie dan Pidie Jaya) untuk DPR Aceh periode 2009-2014 adalah milik Marzuki, asal Cubo Bandar Baru, Pidie Jaya. Sayangnya, hingga kemarin, Serambi belum memperoleh kebenaran terhadap “kabar baik” ini. Nomor HP Marzuki yang dihubungi beberapa kali sedang tidak aktif. Jika memang kabar itu benar adanya, maka hampir bisa dipastikan Marzuki harus berjuang keras untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya di parlemen Aceh kelak. Meski hanya satu dari 69 orang anggota DPR Aceh, masyarakat Pidie Jaya berharap Marzuki mampu memainkan peran untuk tetap menjaga agar suara rakyat dari Pidie Jaya tetap menggema di gedung Parlemen Aceh.(m syukur hasbi)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Gubernur di Lamprit, Wagub di Jeulingke * Muzakkir Manaf di Pantonlabu

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3, Lampriek, Banda Aceh, Kamis (4/9).Warga Banda Aceh mulai mendatangi sejumlah TPS untuk memilih calon anggota legislatif. SERAMBI/M ANSHAR

BANDA ACEH - Para petinggi Aceh bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, telah memberikan suaranya kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, DPRA, dan DPRK. Tapi, di tempat pemungutan suara (TPS) mana mereka melakukan pencontrengan, Kamis (9/4) kemarin, berikut laporannya.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bersama istrinya Darwati A Gani, kemarin, datang dan memberikan suaranya di TPS 3 Bandar Baru, Lamprit, Banda Aceh. Dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, Gubernur tampak bercanda akrab dengan sejumlah pemilih lainnya di TPS itu, baik sebelum maupun setelah melakukan pencontrengan.

Usai memberikan suaranya, Gubernur Irwandi Yusuf sempat melakukan pememantau ke sejumlah TPS lainnya, sebelum akhirnya bertolak ke Meulaboh, Aceh Barat, bersama dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Adityawarman, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Nyak Arief Fadillah. Mereka berangkat ke Meulaboh dengan pesawat helikopter dari landasan helipad Mapolda Aceh.

Berdasarkan hasil pantauan dan sejumlah laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan bahwa secara umum prosesi pemungutan suara Pemilu 2009 di Aceh, berlangsung tertib, aman, lancar, dan terkendali. “Sejauh laporan yang saya terima, pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan lancar,” katanya saat melakukan peninjauan ke sejumlah TPS, di Meulaboh, Aceh Barat, kemarin.

Gubernur juga mengaku menerima sejumlah laporan terhadap adanya intimidasi dan kekerasan yang diterima oleh sejumlah pengurus partai dan masyarakat, namun sejauh ini tidak mengganggu kelancaran pesta demokrasi rakyat itu. Ia juga menyayangkan adanya sebagian masyarakat yang tak bisa ikut memilih, karena tidak terdaftar dalam DPT. “Kita harapkan, ke depan nanti, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Penggiringan
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan istrinya Dewi Meutia, yang melakukan pencontrengan di TPS 7 Desa Jeulingke, Banda Aceh, juga melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di kiawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. “Meski ada beberapa gangguan kecil, seperti adanya indikasi penggiringan warga untuk mencontreng partai tertentu, namun secara umum pemilu di Aceh berlangsung aman dan lancar,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Wagub Muhammad Nazar yang didampingi Anggota DPRA Sulaiman Abda dan Kabag Humas Pemprov Aceh Nurdin F Joes, dalam pernyataannya kepada pers mengatakan bahwa pemilu legislatif kali ini merupakan sejarah besar bagi masyarakat Aceh. “Untuk 32 provinsi di luar Aceh, pemilihnya hanya memilih partai nasional, tapi di Aceh ditambah enam partai lokal, yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, PDA, PAAS, PBA, dan PRA,” katanya.

Kehadiran partai lokal dalam pemilu legislatif ini, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan damai RI-GAM (MoU), 15 Agustus 2005, di Helsinki Fitlandia, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Jadi, karena ini merupakan sejarah baru bagi dunia perpolitikan di Aceh, kita mengharapkan agar masyarakat yang telah terdaftar aebagai pemilih, dapat memberikan suaranya ke TPS sesuai dengan pilihannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan lancar, dan partisipasi masyarakat yang telah mendapat undangan untuk memberikan suara di TPS-TPS relatif besar mencapai 80-90 persen, termasuk WNI turunan Tionghoa yang memberikan suaranya pada TPS di Kelurahan Peunayong, Banda Aceh. “Begitupun, menurut laporan yang masuk ke HP Wagub dari berbagai daerah, seperti dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan daerah rawan intimidasi lainnya, pelaksanaan pemungutan suara atau pencontrengan caleg, berjalan lancar,” katanya.

Dikatakan, tujuan dari pemilu legislatif ini adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi legislatif. Kalau pemilihannya dilakukan seperti cara-cara tersebut di atas tidak demokratis dan tidak jujur, melainkan melakukan penekanan, maka calon wakil rakyat yang akan duduk lembaga legislatif nanti adalah orang-orang yang hanya mengandalkan kekerasan. “Kika kememangan dalam pemilu dilakukan dengan cara curang serta intimidasi, tentu proses demokrasi di Aceh sudah tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Aman dan sukses
Sementara itu, mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, Kamis (9/4) pukul 09. 45 WIB, didampingi istri datang ke TPS-46 berlokasi di Terminal Bus Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) ini menunjukkan wajah ceria. Ketika ditanyai Serambi mengapa ia gembira sekali. Muzakir menjawab: “Alhamdulillah, secara menyeluruh Aceh aman dan Pemilu sukses,” kata Muzakir Manaf.

Kedatangan Muzakir Manfa tergolong biasa saja, tak ada penyambutan berlebihan. Hanya beberapa warga mendekati dan menyalaminya. Sejenak melihat-lihat masyarakat sedang memperhatikan contoh kertas surat suara yang dipajang di dekat TPS.

Lalu Muzakir Manaf mendatangi petugas pendaftaran menyodorkan surat undangan. Tidak begitu lama mengantre, Muzakir dan istrinya dipanggil panitia untuk memberikan hak pilihnya dalam kamar (bilik) TPS-46 yang dibuat dari plastik hitam.

Sehari sebelum pemilihan Muzakir Manaf menonaktifkan HP, sehingga banyak rekannya dari KPA yang ditanyai mengaku tidak mengetahui dimana Muzakir memberikan hak pilihnya. Bahkan, telepon selularnya baru diaktifkan setelah dia memberikan hak pilihnya di TPS-46 persisnya di terminal Pantonlabu, 70 Km sebelah timur Kota Lhokseumawe.

Usai memberikan hak pilihnya, Muzakir Manaf kepada Serambi mengatakan bahwa telah menerima laporan dari berbagai daerah kondisi Aceh aman dan pemilu sukses. Sampai pukul 17.00 WIB dihubungi kembali Muzakir mengaku belum dapat laporan ada insiden. “Alhamdulillah dan saya ucap terimakasih kepada seluruh masyarakat Aceh dan pihak keamanan,” ujar Muzakir Manaf di terminal Pantonlabu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Abdul Salam Poroh, bahwa Pemilu 2009 di Aceh secara keseluruhan berjalan lancar meskipun diwarnai beberapa laporan masalah saat pemungutan suara berlangsung. “Secara umum Pemilu di Aceh berjalan lancar. Meskipun ada beberapa laporan masalah yang masuk tapi itu tak ada yang serius dan krusial yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu di Aceh,” katanya.(sar/di/her/ib)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Setahun 18 Qanun Dihasilkan di Pijay

* Hanya Satu Inisiatif Dewan

MEUREUDU - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Pidie Jaya (Pijay) sejak terbentuk bulan Februari 2008 lalu hingga sekarang telah melahirkan 18 qanun. Dari 18 qanun atau peraturan daerah itu, hanya satu yang merupakan qanun inisiatif dewan, yakni qanun Nomor: 17/2008 tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pidie Jaya. Selebihnya, inisiatif eksekutif Pemkab Pidie Jaya. “Dari 17 qanun tahun 2008 dan satu qanun tahun ini, hanya satu qanun yang merupakan inisiatif dari dewan. Yang lainnya, semua hasil inisiatif dan prakarsa eksekutif,” ujar Kabag Hukum Setdakab Pidie Jaya, Fauzi SH, Kamis (2/4).Pun begitu, Fauzi menilai inisiatif dewan memprakarsai satu qanun merupakan nilai plus dan perlu diberi apresiasi. Pasalnya, banyak dewan di kabupaten/kota lain tidak melahirkan satu qanun pun selama lima tahun bertugas. “Satu qanun itu sudah lumayan. Apalagi dewan kita baru bertugas sejak Februari 2008. Kalau di kabupaten/kota lain, bahkan barangkali DPR RI yang sudah bertugas lima tahun, belum tentu bisa memprakarsai satu peraturan pun,” imbuh Fauzi.Dikatakan Fauzi, ke 17 qanun yang disahkan tahun 2008 meliputi, qanun APBK 2008, qanun penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong, qanun pengelolaan dan aset daerah, qanun pajak galian golongan C, qanun pajak sarang walet, qanun retribusi pelayanan pasar, dan qanun retribusi tempat pelelangan ikan. Selain itu, qanun perubahan APBK 2008, qanun retribusi gangguan (HO), qanun retribusi surat izin usaha perdagangan, qanun retribusi surat izin tempat usaha, qanun Setdakab dan sekwan, qanun dinas dan LTD, qanun kecamatan, qanun retribusi IMB. Sementara tahun 2009, hanya melahirkan satu qanun No.1 tahun 2009 tentang APBK 2009. (s)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Gade Salam Pimpin KONI Pijay

MEUREUDU - M Gade Salam yang juga Bupati Pidie Jaya (Pijay) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Pidie Jaya periode 2009-2013 pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) I, Kamis (2/4).Selain Gade, sidang Musorkab kemarin juga memutuskan M Yusuf Ibrahim yang notabene adalah Wakil Bupati Pidie Jaya menjadi Wakil Ketua Umum KONI setempat. Sementara untuk jabatan ketua harian maupun jajaran pengurus lainnya akan ditentukan kemudian oleh tim formatur yang terdiri dari, Saiful Bahri, Saifuddin, Islamuddin, dan Usman Husen.Musorkab I Pijay itu turut dihadiri Ketua Harian KONI Aceh, Thanthawi Ishak beserta Kasubdin Olahraga Dispora NAD, Asri Soelaiman serta utusan Pengcab 15 cabang olahraga yang telah terbentuk di Pidie Jaya. Jumlah peserta sendiri mencapai 30 orang dengan rincian masing-masing cabang diwakili dua utusan.Meski satu hari jelang Musorkab, sempat mencuat empat nama seperti, M Yusuf Ibrahim, Islamuddin, Saifullah, dan Abubakar Usman sebagai kandidat kuat ketua umum KONI Pijay, namun langkah M Gade Salam yang juga lama berkiprah di KONI Aceh untuk menduduki kursi nomor satu tetap tak terbendung. Pasalnya, meski tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai calon, tapi semua kandidat itu justru sepakat menjadikan orang nomor satu di Pijay ini sebagai Ketua Umum KONI. Pun demikian, Musorkab perdana itu sempat alot juga terutama dalam penentuan kriteria dan calon-calon yang akan memimpin KONI Pijay ke depan. Situasi baru mencair setelah Asri Soelaiman selaku perwakilan Dispora NAD angkat bicara. Asri yang juga tokoh olahraga asal Pidie Jaya itu langsung meminta forum agar memilih Gade Salam sebagai Ketua Umum KONI, karena alasan finansial. “Salah satu kemajuan olahraga harus didukung dana. Jadi, langsung saja dipilih Gade Salam menjadi Ketua,” pungkas Asri yang diamini semua peserta Musorkab.Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka Musorkab, M Gade Salam menyatakan bahwa dirinya akan menjadikan atlet berprestasi yang mengharumkan nama Pidie Jaya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Selain itu, PNS di jajaran Setdakab Pijay yang ikut berprestasi pada bidang olahraga akan dipromosikan kepada jabatan lebih tinggi,” janjinya.(s)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya
Lambang Kabupaten Pidie Jaya
Peta lokasi Kabupaten Pidie Jaya Koordinat : -
Motto: Peugah lagë buet, peubeut lagë na
Provinsi	Nanggroe Aceh Darussalam
Ibu kota	Meureudu
Luas	1.073,6 km²
· Kecamatan	8
Dasar hukum	UU No. 7 Tahun 2007
Tanggal	2 Januari 2007
Bupati	Drs. H. Gade Salam

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Ke-16 kabupaten/kota tersebut adalah:

• Kabupaten Bandung Barat
• Kabupaten Gorontalo Utara
• Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
• Kabupaten Minahasa Tenggara
• Kota Subulussalam
• Kabupaten Pidie Jaya
• Kabupaten Kayong Utara
• Kabupaten Sumba Barat Daya
• Kabupaten Konawe Utara
• Kabupaten Buton Utara
• Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
• Kabupaten Empat Lawang
• Kabupaten Batubara
• Kabupaten Nagekeo
• Kabupaten Sumba Tengah dan Kota Kotamobagu

Geografis

Batas-batas wilayah

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kecamatan Tangse, Geumpang dan Mane, Kabupaten Pidie
Barat	Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie
Timur	Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen

Ibukota Pidie Jaya Meureudu

Napak tilas

Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia¬-red) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undang (UU) nya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, “Apabila Uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.”

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerjaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya ibu kota Kejaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirkan sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negri Meureudu negeri yang langsung berada dibawah kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Dimana penduduk negeri Meureudu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lubung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu dirubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalakan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kewedanan sekaligus Pusat Kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai Kewedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana. Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini daerah kewedanan Meureudu akan dijadikan sebagai Kabupaten Baru (Pidie Jaya) yang membawahi delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya (pacahan Bandar Dua), Kecamatan Ulim, Kecamatan Meureudu, kecamatan Meurah Dua (Pecahan Meureudu), Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja (Pecahan Trienggadeng) dan Kecamatan Bandar Baru. Delapan kecamatan di bagian timur kabupaten Pidie ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya. (Fsaidi)

Hama Pucuk Kelapa Mewabah di Pidie Jaya

Petugas Masih Sebatas Mendata

MEUREUDU – Hampir semua tanaman kelapa di Pidie Jaya (Pijay) diserang hama Brontispa Sp. Kendati serangan itu sudah berlangsung lama dan berat, namun petugas dari dinas terkait di sana, baru sebatas melakukan pendataan. Padahal, jika terus dibiarkan semua tanaman tersebut akan punah.Umumnya tanaman kelapa yang terserang berada di kawasan pesisir pantai. Walaupun begitu, kawasan tengah dan selatan juga tak luput dari ancaman, hanya saja belum merata dan lokasinya terpencar-pencar. Sejumlah warga terutama pemilik tanaman termasuk keuchik setempat menyebutkan, serangan itu sudah berlangsung lebih dua tahun. Tetapi, sejak beberapa bulan belakangan kondisinya tampak semakin parah.Para petani mengaku kesulitan memberantas hama dimaksud. Selain memang tidak tahu sama sekali jenis pestisida (racun) yang ampuh, menyangkut tehnis pengendalian pun masih buta sama sekali. Konon lagi, tanaman yang terserang sifatnya massal atau hampir menyeluruh. Oleh sebab itu, mereka meminta petugas di dinas agar memberikan perhatian serius sekaligus mencari solusi untuk menyelamatkan tanaman.Seperti penuturan beberapa warga Desa Tu dan Desa Keude Panteraja, gejala serangan itu berupa daun mengering dan kelihatan seperti layu, menyebabkan produksi buah berkurang drastis. Ditambahkan, gejala serangan semacam itu, belum pernah mereka dapati sebelumnya. “Kami ini seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah harga kelapa anjlok, kini hama pun menggerogotinya lagi,” kata seorang warga.Keuchik Gampong Masjid Panteraja, Ibnu Abubakar, juga mengomentari hal serupa. Menurut amatannya, serangan hama yang kini sudah berlangsung lebih dua tahun itu, terjadi hampir menyeluruh. Untuk memberantasnya teramat sulit dan tak mungkin dilakukan secara perorangan. “Beberapa bulan lalu, pihak petugas memang sudah pernah mendata tentang kepemilikan tanaman yang terserang hama. Entah sejauh mana sudah penanganannya, kami pun tidak tahu sama sekali,” kata Ibnu.Kasie Pengembangan Sumber Daya, Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman Distan Pijay, Zamri SP, yang ditanya Serambi tentang hal tersebut, membenarkan bahwa hampir semua tanaman kelapa di wilayahnya terserang hama. “Betul, sebagian besar tanaman kelapa di Pijay terserang hama,” katanya. Tetapi ia membantah jika disebutkan, serangan hama Brontispa Sp itu sudah lebih dua tahun berjangkit di sana.Menurut Zamri, serangan terjadi sejak November 2008 lalu dan sekarangnya tampak cenderung menurun. Hama tersebut menyerang titik tumbuh ataui pucuk tanaman. Katagori kerusakan yang ditimbulkan, menurut Zamri, digolongkan pada serangan berat sekitar 40 persen dan ringan 60 persen.Ditanya, luas serangan dan upaya penanganan yang sudah pernah dilakukan pihak dinas, Zamri mengaku, menyangkut dengan luas areal yang terserang belum ada data konkrit. Alasannya, karena petugas lapangan saat ini masih melakukan pendataan terhadap tanaman yang terkena serangan. “Kalau jumlah batang yang terserang hama mungkin mencapai ribuan. Nanti kalau sudah siap didata akan kami berikan juga untuk Serambi. Upaya penanganan oleh dinas belum ada sama sekali,” sebut Zamri. (ag)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Masih Lemah

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com- Kapasitas tata kelola pemerintahan para kepala daerah yang berasal dari mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka masih tergolong lemah. Kurangnya pengalaman birokrasi dan tata kelola keuangan negara menjadi titik lemah para kepala daerah tersebut.
Menurut peneliti dari Pusat Studi Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Iskandar Zulkarnaen, kelemahan yang paling menonjol dari para kepala daera yang merupakan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah kurangnya pengalaman birok rasi.
Kondisi ini, menurut Iskandar, membuat fungsi pelayanan publik pemerintah daerah sering terganggu.
"Kepala daerah yang dulu diusung GAM ini sama sekali tidak punya pengalaman birokrasi dan pengelolaan keuangan negara. Kelemahan ini parahnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini berada di sekitar mereka," ujar Iskandar di Lhokseumawe, Senin (30/3).
Dalam pilkada dua tahun lalu yang hampir digelar serentak pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, calon kepala daerah yang diusung GAM antara lain di Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireun, Sigli, Pidie Jaya, hingga Aceh Selatan menang. Bahkan di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireun, bupati terpilih merupakan bekas combatan GAM.
"Sebenarnya, mereka tidak dipersiapkan sejak awal untuk memimpin daerah. Memang setela h jadi bupati, ada tim yang mem-back up mereka. Ada tim ahli atau tim asistensi, tetapi sayangnya mereka bukan orang yang berpengalaman dalam soal tata kelola pemerintahan, karena rata-rata mereka adalah bekas tim sukses," kata Iskandar.
Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan ini membuat fungsi pelayanan publik pemerintah daerah kadang tersendat. Dia mencontohkan Kota Lhokseumawe yang wali kotanya merupakan bekas bankir salah satu bank nasional dan wakil wali kotanya bekas combatan GAM.
Sejak mereka terpilih, isu-isu fasilitas publik warga kota yang harusnya ditangani dengan baik oleh Pemkot Lhokseumawe seperti air bersih, drainase kota, sampah, hingga perparkiran tak tertangani dengan baik. "Ini kan bisa memunculkan pertanyaan, ternyata kondisi pemerintah daerah tetap sama, meski sekarang mereka yang berkuasa," ujarnya.BIL
Sumber: http://kompas.co.id/

Tiga Kelurahan di Pijay Kembali Jadi Gampong

MEUREUDU – Tiga pemukiman di Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya (Pijay), yang sebelumnya berstatus kelurahan, kini kembali berubah nama menjadi gampong. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa, warga setempat menunjuk salah seorang pimpinannya. Kehadiran pemimpin baru diharapkan membawa perubahan ke arah lebih baik lagi.Ketiga pemukiman dimaksud adalah, Kota Meureudu, Masjid Tuha, dan Balek Dayah Kleng. Kelurahan Kota Meuredu, yang sebelumnya dipimpin Helmi Hasan, menyusul berubahnya status menjadi gampong, sekarang dipimpin Nasai Cut Raja. Gampong Masjid Tuha dipimpin M Diah Muddin menggantikan Karimuddin. Balek Dayah Kleng, dulunya dipegang Muhammad Halim kini dipimpin Syamsuddin Hamzah. Ketiga keuchik baru itu dipilih oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat pada tanggal dan waktu yang berbeda beberapa pekan lalu. Sedangkan prosesi pelantikan dilakukan Bupati Pidie Jaya, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekdakab Pijay, Drs Abd Rahman SE MM, pekan lalu di meunasah kota.Beberapa penduduk Kota Meureudu, kepada Serambi mengharapkan supaya kehadiran pemimpin baru (keuchik) itu, hendaknya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Harapan sama juga diutarakan salah seorang warga Masjid Tuha dan Balek Dayah Kleng. “Kami berharap kepada keuchik yang baru, agar mampu memposisikan dirinya sebagai orangtua. Artinya, segala sesuatu hendaknya jangan pilih kasih, tetapi diberlakukan sama,” kata seorang tokoh masyarakat. (ag)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Asrama Mahasiswi Pijay Akan Dibangun di Banda Aceh

30 Maret 2009, 09:57 Kutaraja Administrator
BANDA ACEH - Kesulitan memperoleh tepat tinggal yang layak bagi kalangan pelajar putri dan mahasiswi asal Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) di Banda Aceh segera akan berakhir. Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana dalam APBA 2009 sebanyak Rp 2 miliar untuk pembangunan asrama tersebut. Hal itu dikatakan Bupati Pijay, Drs HM Gade Salam dalam sambutannya pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar masyarakat dan mahasiswa asal Meureudu dan Meurah Dua, di Gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh, Minggu (29/3).“Insya Allah tahun ini juga asrama mahasiswi akan dibangun di Banda Aceh. Pemerintah Aceh telah menyediakan dana Rp 2 miliar dalam APBA. Sementara untuk tanah sudah tersedia seluas 2.050 meter persegi di Lamgugob,” kata Gade Salam.Dijelaskannya, hingga sekarang belum ada satu pun asrama yang khusus dibangun untuk kalangan mahasiswi. Sementara untuk kalangan mahasiswa asal Pidie Jaya sudah tersedia banyak asrama. “Asrama khusus wanita itu nantinya akan menjadi asrama terindah yang pernah dibangun di Banda Aceh. Kita perkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan asrama itu mencapai Rp 15 miliar, dengan tiga lantai,” tambahnya.Pada bagian lain Bupati Gade Salam meminta kepada masyarakat asal Meureudu dan Meurah Dua yang bermukim di Banda Aceh agar dalam pemilu mendatang memilih tokoh-tokoh yang memang peduli kepada masyarakat Pidie dan Pidie Jaya. Peringatan maulid nabi kali ini selain dihadiri sejumlah tokoh asal Pijay, juga tampak anggota DPRA, Drs H Sulaiman Abda. Dikabarkan, untuk kenduri maulid tersebut Sulaiman Abda menyumbang seekor sapi. Acara yang diselenggarakan oleh masyarakat dan mahasiswa asal Meureudu dan Meurah Dua itu selain diisi dengan ceramah yang disampaikan oleh Tgk Ikhwansyah asal Lhokseumawe, juga sekaligus dengan peusijeuk Bupati Pidie Jaya (Pijay) Drs HM Gade Salam dan mantan Pj Bupati Pijay Drs H Salman Ishak masing-masing bersama istri. (usb)
Sumber: http://www.serambinews.com/

90 Persen Guru RA Masih Honorer

MEUREUDU – Sekitar 90 persen dari sekitar 234 orang guru Raudhatul Athfal (RA) atau setingkat Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, masih berstatus sebagai guru honorer. Kandepag maupun Pemkab di dua kabupaten itu dinilai masih menganaktirikan posisi guru RA.“Sampai sekarang dari 234 jumlah guru yang tersebar di 39 Raudhatul Athfal di Pidie dan Pidie Jaya, baru enam orang sudah menjadi PNS. Selebihnya sekitar 90 persen lebih tenaga honorer,” ujar Yusmadi, Kasie Mapenda Depag Pidie melalu selulernya, kemarin.Seorang kepada RA yang tidak ingin namanya dipublis mengatakan, sebenarnya kalau ada iktikad baik terhadap RA, Depag bisa melakukan pemutasian atau perekrutan guru PNS baru untuk mengajar di Raudhatul Athfal. “Sekarang jangankan ada pemutasian, formasi PNS saja tak pernah dibuka untuk guru RA oleh Depag. Kondisi ini berbeda sekali dengan sekolah TK yang gurunya banyak sudah PNS,” jelas dia. Selain para guru honorer, anggota DPRK Pidie, Zuhri Maulidinsyah Adan selaku donatar maulid dan lomba IGRA, juga mengkritik ketidakberpihakan Depag serta Pemkab terhadap guru RA.Maulid IGRAKeluhan para guru tersebut terungkap saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Pidie dan Pidie Jaya, di Aula Kantor Camat Bandar Dua, Pidie Jaya, Minggu (28/3). Peringatan maulid tersebut diselingi dengan aneka lomba, seperti lomba tarian ranup lampuan, do’a sehari-hari, lomba ayat-ayat pendek dan lomba shalawat badar.Perlombaan ini diikuti oleh 32 Raudhatul Athfal dengan jumlah peserta mencapai 480 anak se Pidie dan Pidie Jaya. Empat aneka lomba itu dimenangkan oleh RA Tgk Dipanteu Ulegle (lomba ranub lampuan), RA Miftahul Jannah Meureudu (lomba doa sehari-hari), RA Tgk Lampojok Ulegle (lomba ayat-ayat pendek) dan RA Darussa’adah Teupin Raya Pidie (lomba shalawat badar). (s)
Sumber: http://www.serambinews.com/

Tak Satu pun Peserta Try Out Lulus

MEUREUDU - Tidak seorang pun dari 202 siswa yang mengikuti ujian try out yang digelar Ikatan alumni MAN 2 Sigli Meureudu (Ikamanda) dinyatakan lulus. Ikamada mengaku sangat terkejut dan kecewa atas hasil ujian try out yang digelar di sekolah tersebut.“Tidak seorang pun peserta try out yang lulus. Ini menjadi bukti bahwa masih banyak siswa yang akan gagal menghadapi ujian nasional (UN) yang hampir di ambang pintu,” ujar Suhaili, salah seorang pengurus Ikamanda kepada Serambi, Jumat (27/3)Disebutkan, try out yang digelar hari Rabu (25/3) itu diikuti oleh 202 siswa yang terdiri dari 151 siswa-siswi MAN 2 Sigli Meureudu dan 51 peserta perwakilan dari SLTA dan MA se Kabupaten Pidie Jaya. Mata pelajaran yang diuji yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi, Kimia dan Fisika.Jawaban siswa diperikasa oleh lembaga Smart Learning Center Banda Aceh. Berdasarkan hasil try out, sebut Suhaili, nilai tertinggi yang didapatkan siswa hanya 5,1 yang diperoleh Rahmad dari Dayah Jeumala Amal Lueng Putu. Artinya, tidak mencapai nilai 5,5 sebagaimana standar yang ditetapkan pemerintah.“Padahal soal-soal try out justru punya tahun-tahun sebelumnya yang kemungkinan besar sudah dipelajari di sekolah-sekolah. Realitas ini menunjukkan pendidikan di kabupaten ini masih rendah,” ujar Suhaili.Ditambahkan, seharusnya pemerintah Pidie Jaya proaktif melihat sejauh mana mutu pendidikan di daerah tersebut saat ini. “Jangan hanya memantau dari jarak jauh saja” tandas Ruslan, senior Ikamanda yang diiyakan Fakhrurrazi, selaku Ketum Ikamanda. (s)
Sumber: http://www.serambinews.com/