BKRA yang Mandatnya Terbatas

Dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar menjadi lebih terencana, terarah dan terkordinasi dengan baik, pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang nomor 10 Tahun 2005 tentang pendirian Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias BRR NAD-Nias) yang memiliki mandat yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi untuk pemulihan wilayah dan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. BRR NAD-Nias mampu menunjukkan kepada dunia dengan melakukan rehabilitasi dan rekontruksi ke semua bidang, baik untuk sektor perumahan, perekonomian, kesejahteraan dan sektor pendukung pembangunan ilayah lainnya. Dana yang terserap melalui APBN sampai dengan BRR NAD-Nias berakhir masa tugasnya selama 4 tahun, mencapai Rp 31 Trilyun atau 91 % dari jumlah keseluruhan anggaran. Serapan dana tersebut mampu menggapai angka 94 % untuk capaian fisik berdasarkan target KPI (Key Performance Indicator) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2008. Realisasifisik yang telah dicapai diantaranya ; pembangunan rumah lebih dari 140.000 unit, 3.585

Di Pidie, 113 KK Masih di Gubuk

Lima tahun sudah usia peristiwa gempa dan tsunami yang telah memporak-porandakan Provinsi Aceh. Dan hampir empat tahun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias bekerja di Aceh untuk memulihkan segala infrastruktur. Namun, dibalik itu, hingga usia lima tahun tsunami nyatanya masih menyisakan persoalan untuk sektor yang sangat vital: perumahan. Di Kabupaten Pidie, berdasarkan data dari pihak pemerintah setempat, ada 113 Kepala Keluarga (KK) yang masih berteduh dalam rumah gubuk buatan sendiri ala kadarnya. “Dari data yang terbaru sampai saat ini ada 113 KK, yang tersebar di Kecamatan Muara Tiga sebanyak 68 KK, dan Kembang Tanjong 45 KK,” sebut Kepala Bagian Humas Setdakab Pidie, Drs Maimun Ibrahim MSi, kepada Kontras, Selasa (22/12).

Gagalnya Realisasi Dana Otsus

Besarnya dana otonomi khusus (Otsus) serta bagi hasil minyak bumi dan gas (Migas) ternyata tak membuahkan hasil nyata. Masalahnya ditengarai berada di Pemerintah Provinsi. Inilah kisah “nafsu” besar tenaga kurang. Dulu ketika Aceh menjadi arena perang, sejumlah tokoh, masyarakat, dan mahasiswa merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Pembangunan tidak berjalan. Sejumlah daerah masih terisolir. Banyak jalan yang hancur tanpa bisa dibangun kembali. Banyak gedung sekolah tak memiliki pagar, sanitasi, dan bangunan yang memadai. Banyak pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) tak bisa dibangun. Dalilnya hanya satu: Aceh dalam konflik dan pemerintah tidak akan dapat membangun dalam suasana perang.

Asosiasi Parlemen Aceh jadi Solusi

KETUA Komisi C bidang keuangan DPRK Aceh Utara, Khaidir Abdurahman menyebutkan, memang sangat banyak persoalan terkait pengelolaan dana otonomi khusus. Hakikatnya, dana itu memang digunakan untuk kemajuan pembangunan seluruh daerah di Aceh. Namun, realitas yang terjadi di lapangan, banyak dana Otsus dan Migas tak bisa digunakan oleh daerah. Pasalnya, pemerintah provinsi terlalu lamban menyesaikan persoalan teknis penggunaan dana Otsus tersebut.

“Kalau kita melawan masing-masing, itu tidak akan kuat. Isu ini saya pikir semua daerah mengalami hal yang sama. Semua kabupaten/kota juga mengalami persoalan yang seharusnya tidak terjadi. Makanya, perlu aksi bersama untuk menyelesaikan dan menuntut persoalan ini ke provinsi,” kata Khaidir.

Menziarahi Makam Panglima Pidie

Keramat Merupakan satu pekuburan Islam yang terletak di Puncak Bukit Gedung (Bukit China). Di Puncak bukit tersebut terdapat sejumlah perkuburan Islam di mana Batu nisanya dibuat dari batu granit. Dua daripada perkuburan tersebut merupakan kubur panjang dan keramat panjang mengambil nama sempena keadaan kubur tersebut.

Adalah dipercayai salah satu makam tersebut merupakan Makam Panglima Pidi, Pahlawan Acheh yang terkoborban bersama Syamsuddin Al Sumatrani semasa peperangan di Antara Acheh dengan Fortugis di Melaka. Pada suatu masa dahulu kawasan keramat ini sering dikunjungi oleh penduduk tempatan untuk membayar niat atau nazar. walau bagaiamanapun kegiatan tersebut tidak lagi diamalkan ketika ini. Kewujudan perkuburan dan Makam Keramat Panjang di Puncak bukit ini membuktikan ianya telah wujud sebelum kawasan persekitarannnya dijadikan sebagai tanah pekuburan Cina yang terbesar di Melaka pada satu masa dahulu. Ianya wajar dipelihara dan dikekalkan berterusan untuk tatapan generasi akan datang ......

Lima Tahun Berlalu ...

TANGGAL 26 Desember 2009, lima tahun sudah kita lalui peristiwa getir yang menghentak dunia, gempa dan tsunami Minggu pagi. Kala itu, Aceh berada pada titik nol, suatu posisi yang rasanya tidak mungkin hidup kembali ketika hampir seluruh pesisir Aceh porak-poranda, hening dalam ketidakpastian.

Ketika itu, Aceh senyap. Sosok-sosok jenazah korban tsunami bergelimpangan di sebarang tempat. Dulu, semuanya dibuat tidak peduli dengan keadaan kecuali mengurusi diri sendiri dalam ketidakpastian. Bingung, apa yang hendak diperbuat ketika semuanya seperti mati, sama sekali tidak ada harapan.

Kini, lima tahun sudah peristiwa getir itu berlalu. Kita sudah bisa melupakan semua kepahitan di Minggu pagi, 26 Desember 2004. Tidak terasa, tahun demi tahun terlewati. Ada banyak peristiwa yang bisa direkam oleh semua anak negeri ini, dari tidak ada lalu kembali semuanya menjadi ada. Dari titik nol, Aceh kembali membangun untuk kelangsungan hidup anak negeri.

Pagi ini, Bupati Pijay Rombak Kabinet Lagi

MEUREUDU - Pagi ini, sekira pukul 09.00 WIB, Senin (4/1), Bupati Pidie Jaya (Pijay), HM Gade Salam dijadwalkan akan merombak kembali kabinet pemerintahannya atau lebih dikenal dengan istilah mutasi. Seremonial mutasi itu akan digelar di Oproom Setdakab setempat. Sumber-sumber yang layak dipercaya kepada Serambi menyebutkan, dalam pemutasian kali ini, bupati akan menempatkan saingannya pada Pilkada 2008 lalu masuk dalam kabinetnya. Yaitu, calon wakil Bupati Ridwan M Ali yang saat itu berpasangan dengan Tgk Nasruddin sebagai calon bupati. Masuknya calon wakil bupati kalah dalam pemerintahan M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim itu diduga akibat pasangan Tgk Nasruddin saat itu sudah mengalihkan dukungannya kepada M Gade Salam.

Pascabanjir Pijay Satu Keluarga Tinggal di Pos Kamling

BANJIR Pidie Jaya (Pijay), kini telah berlalu. Kondisi pemukiman di sana berangsur normal, dan mayoritas penduduk juga sudah kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Namun di balik itu, masih juga tersisa satu keluarga yang terpaksa menjadikan pos keamanan lingkungan (Pos Kambling) gampong sebagai tempat tinggal, lantaran rumah bantuan dhuafa milik orang tuanya rusak berat hingga tidak bisa ditempati lagi.

Adalah, Nurhayati (27), warga Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Dua sejak musibah banjir besar melanda kawasan tersebut, Sabtu 19 Desember 2009 lalu, sampai sekarang ia bersama kedua anaknya masing-masing berusia 2,7 tahun dan empat bulan disertai ibunya Juairiah (55) minggat dan tinggal di Desa Jurong Teupin Pukat kecamatan yang sama. Untuk makan sehari-hari keluarga miskin ini hanya mengandalkan dari bantuan.

Dua Tahun Rusak, Jembatan Gahru belum Diperbaiki

MEUREUDU - Jembatan penghubung antara Desa Gahru dengan Desa Lhok Pusong dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya, yang rusak parah sejak dua tahun silam, hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Warga terus mendesak agar jalur transportasi utama masyarakat pedalaman Pidie Jaya itu bisa dibangun kembali.

Pidie Jaya kehilangan pendapatan Rp43 M

MEUREUDU – Setidaknya Rp43 miliar potensi pendapatan di kabupaten Pidie Jaya menguap setiap tahun, karena tidak memiliki pabrik pengolahan padi.

Menurut penyuluh senior Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) Pidie Jaya, Nazaruddin, malam ini, menyebutkan, hal itu terjadi karena Pidie jaya belum memiliki pabrik pengolahan padi yang standar. Akibatnya, puluhan ton padi terpaksa diangkut dan diolah di Sumatera Utara.

“Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka selain tidak mengurangi angka pengangguran, kita juga akan mengalami kerugian terus-menerus setiap tahunnya. Setelah saya hitung-hitung, kita mengalami kerugian sekitar Rp43 miliar setiap tahunnya,” ucapnya.

Kerugian akibat banjir di pijay capai Rp300 M

BANDA ACEH - Meski tak ada korban jiwa, kerugian akibat banjir bandang melanda Pidie Jaya (Pijay) diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Sedangkan kerugian akibat banjir di Aceh Utara dan sebagian wilayah Batee Iliek, Bireuen belum bisa diperkirakan.

“Khusus untuk Pidie Jaya, data sementara kerugian diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Di antaranya kerugian dari sektor pendidikan, pertanian, dan kerusakan bangunan. Sedangkan banjir di Aceh Utara dan sebagian wilayah Batee Iliek, Bireuen belum diperoleh data taksiran kerugian,” kata wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar, siang ini.

Menurutnya, pemerintah Aceh sudah mengirim bantuan darurat berupa obat-obatan dan makanan ke semua kabupaten/kota di Aceh yang terkena banjir. Sedangkan untuk mobiler sekolah, seperti buku, bangku, dan komputer akan segera dikirim.

Pesantren Aceh di Tanah Betawi

Sudah 21 tahun usia Pondok Pesantren Aceh bercokol di tanah Betawi. Di bawah kendali Drs Tgk Marzuki Abdul Ghani, putra kelahiran Juenib, Kabupaten Bireun, kini pesantren Mudi Mekar Al Aziziyah juga menjadi pusat pertemuan orang Aceh perantauan. Hujan rintik masih membasahi jalan Kampung Pamahan, Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari itu,

Sabtu (7/12) pekan lalu, ribuan warga Aceh perantauan masih bolak-balik ke Pondok Pesatren (Ponpes) MUDI Mekar Al-Aziziyyah. Selain menghadiri hajatan pesta perkawinan putra pertama Pimpinan Ponpes tersebut, mereka juga menyempatkan untuk menjenguk putra putri mereka yang nyantri di pesantren tersebut. Berdasarkan penuturan Pimpinan Ponpes Ma’hadul Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mekar Al-Aziziyyah, Drs Tgk H Marzuki Abdul Ghani, kepada Kontras, pekan lalu saat menyambanginya di komplek pesantren mengatakan, dayah tersebut didirikan sejak tahun 1988 diatas tanah 400 meter. “Saat itu kita membeli harga tanah sekitar Rp 3.000 dengan jumlah murid empat orang dari Aceh, T Manyak Indra, Bahar, Herman Afrijal, dan Nasrullah Nyak Musa Al-Asyi,” katanya.

Pidie Jaya sentra pertanian Aceh

MEUREUDU - Kabupaten Pidie Jaya dengan delapan kecamatan, yang selama ini merupakan lumbung pangan di Aceh, juga akan diupayakan sebagai sentra pertanian untuk berbagai komoditas.

Upaya menjadikan Pidie Jaya sebagai pusat komoditas pertanian di Preovinsi Aceh, dicetuskan seorang pegiat pertanian Aceh, Yusri Yusuf, tadi pagi. Untuk tercapainya tujuan tersebut, katanya, pihaknya melatih 100 petani handal secara berkelanjutan.

Pidie Jaya prioritaskan CPNSD putra daerah

MEUREUDU – Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam, mengatakan, Pemkab Pijay tetap memprioritaskan putra daerah dalam merekrut (penerimaan) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) formasi umum tahun 2009 di Kabupaten Pidie Jaya yang testingnya dilaksanakan Minggu lalu.

“Kita tetap komit memperjuangkan agar putra-putri terbaik daerah lebih diutamakan kelulusannya,“ katanya, pagi ini.

Putra daerah yang diprioritaskan, katanya, bukan hanya putra daerah yang tinggal di Pidie Jaya saja. Melainkan juga putra daerah yang lahir di Pidie Jaya dan tinggal di luar kabupaten.

Menurutnya, jumlah peserta tes CPNSD tahun ini yang mencapai 7.000 orang lebih dari total pelamar 8.408 orang, 1.352 diantaranya tidak ikut tes (absen) memperebutkan 299 formasi, tidak termasuk formasi dokter gigi karena tidak ada pelamar.

28 koperasi di Pidie Jaya bangkrut

MEUREUDU - Sebanyak 28 unit dari 173 koperasi yang ada dan tersebar di sejumlah kecamatan di kabupaten Pidie Jaya dilaporkan bangkrut atau tidak beroperasi lagi dengan berbagai alasan. Sementara 141 koperasi lainnya belum melakukan rapat anggota tahunan (RAT) sehingga tidak diketahui perkembangan usaha tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh Waspada dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) kabupaten Pidie Jaya, tadi malam, di kabupaten itu tercatat 173 unit koperasi. Sebanyak 153 dari jumlah itu merupakan koperasi warisan dari kabupaten induk (Pidie).

“Dari 173 koperasi tersebut, hanya 45 koperasi yang aktif dan 28 tidak aktif dengan berbagai alasan. Sebenarnya, koperasi-koperasi yang masih aktif itu, diwajibkan membuat RAT (Rapat Anggota Tahunan), tapi sampai sekarang baru 21 koperasi yang sudah membuat RAT, “ jelasnya.