10 April, 2009

Gubernur di Lamprit, Wagub di Jeulingke * Muzakkir Manaf di Pantonlabu


Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif di TPS 3, Lampriek, Banda Aceh, Kamis (4/9).Warga Banda Aceh mulai mendatangi sejumlah TPS untuk memilih calon anggota legislatif. SERAMBI/M ANSHAR

BANDA ACEH - Para petinggi Aceh bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, telah memberikan suaranya kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, DPRA, dan DPRK. Tapi, di tempat pemungutan suara (TPS) mana mereka melakukan pencontrengan, Kamis (9/4) kemarin, berikut laporannya.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bersama istrinya Darwati A Gani, kemarin, datang dan memberikan suaranya di TPS 3 Bandar Baru, Lamprit, Banda Aceh. Dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, Gubernur tampak bercanda akrab dengan sejumlah pemilih lainnya di TPS itu, baik sebelum maupun setelah melakukan pencontrengan.

Usai memberikan suaranya, Gubernur Irwandi Yusuf sempat melakukan pememantau ke sejumlah TPS lainnya, sebelum akhirnya bertolak ke Meulaboh, Aceh Barat, bersama dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Adityawarman, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Nyak Arief Fadillah. Mereka berangkat ke Meulaboh dengan pesawat helikopter dari landasan helipad Mapolda Aceh.

Berdasarkan hasil pantauan dan sejumlah laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan bahwa secara umum prosesi pemungutan suara Pemilu 2009 di Aceh, berlangsung tertib, aman, lancar, dan terkendali. “Sejauh laporan yang saya terima, pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan lancar,” katanya saat melakukan peninjauan ke sejumlah TPS, di Meulaboh, Aceh Barat, kemarin.

Gubernur juga mengaku menerima sejumlah laporan terhadap adanya intimidasi dan kekerasan yang diterima oleh sejumlah pengurus partai dan masyarakat, namun sejauh ini tidak mengganggu kelancaran pesta demokrasi rakyat itu. Ia juga menyayangkan adanya sebagian masyarakat yang tak bisa ikut memilih, karena tidak terdaftar dalam DPT. “Kita harapkan, ke depan nanti, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Penggiringan
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan istrinya Dewi Meutia, yang melakukan pencontrengan di TPS 7 Desa Jeulingke, Banda Aceh, juga melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di kiawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. “Meski ada beberapa gangguan kecil, seperti adanya indikasi penggiringan warga untuk mencontreng partai tertentu, namun secara umum pemilu di Aceh berlangsung aman dan lancar,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Wagub Muhammad Nazar yang didampingi Anggota DPRA Sulaiman Abda dan Kabag Humas Pemprov Aceh Nurdin F Joes, dalam pernyataannya kepada pers mengatakan bahwa pemilu legislatif kali ini merupakan sejarah besar bagi masyarakat Aceh. “Untuk 32 provinsi di luar Aceh, pemilihnya hanya memilih partai nasional, tapi di Aceh ditambah enam partai lokal, yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, PDA, PAAS, PBA, dan PRA,” katanya.

Kehadiran partai lokal dalam pemilu legislatif ini, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan damai RI-GAM (MoU), 15 Agustus 2005, di Helsinki Fitlandia, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Jadi, karena ini merupakan sejarah baru bagi dunia perpolitikan di Aceh, kita mengharapkan agar masyarakat yang telah terdaftar aebagai pemilih, dapat memberikan suaranya ke TPS sesuai dengan pilihannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan lancar, dan partisipasi masyarakat yang telah mendapat undangan untuk memberikan suara di TPS-TPS relatif besar mencapai 80-90 persen, termasuk WNI turunan Tionghoa yang memberikan suaranya pada TPS di Kelurahan Peunayong, Banda Aceh. “Begitupun, menurut laporan yang masuk ke HP Wagub dari berbagai daerah, seperti dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan daerah rawan intimidasi lainnya, pelaksanaan pemungutan suara atau pencontrengan caleg, berjalan lancar,” katanya.

Dikatakan, tujuan dari pemilu legislatif ini adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi legislatif. Kalau pemilihannya dilakukan seperti cara-cara tersebut di atas tidak demokratis dan tidak jujur, melainkan melakukan penekanan, maka calon wakil rakyat yang akan duduk lembaga legislatif nanti adalah orang-orang yang hanya mengandalkan kekerasan. “Kika kememangan dalam pemilu dilakukan dengan cara curang serta intimidasi, tentu proses demokrasi di Aceh sudah tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Aman dan sukses
Sementara itu, mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, Kamis (9/4) pukul 09. 45 WIB, didampingi istri datang ke TPS-46 berlokasi di Terminal Bus Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) ini menunjukkan wajah ceria. Ketika ditanyai Serambi mengapa ia gembira sekali. Muzakir menjawab: “Alhamdulillah, secara menyeluruh Aceh aman dan Pemilu sukses,” kata Muzakir Manaf.

Kedatangan Muzakir Manfa tergolong biasa saja, tak ada penyambutan berlebihan. Hanya beberapa warga mendekati dan menyalaminya. Sejenak melihat-lihat masyarakat sedang memperhatikan contoh kertas surat suara yang dipajang di dekat TPS.

Lalu Muzakir Manaf mendatangi petugas pendaftaran menyodorkan surat undangan. Tidak begitu lama mengantre, Muzakir dan istrinya dipanggil panitia untuk memberikan hak pilihnya dalam kamar (bilik) TPS-46 yang dibuat dari plastik hitam.

Sehari sebelum pemilihan Muzakir Manaf menonaktifkan HP, sehingga banyak rekannya dari KPA yang ditanyai mengaku tidak mengetahui dimana Muzakir memberikan hak pilihnya. Bahkan, telepon selularnya baru diaktifkan setelah dia memberikan hak pilihnya di TPS-46 persisnya di terminal Pantonlabu, 70 Km sebelah timur Kota Lhokseumawe.

Usai memberikan hak pilihnya, Muzakir Manaf kepada Serambi mengatakan bahwa telah menerima laporan dari berbagai daerah kondisi Aceh aman dan pemilu sukses. Sampai pukul 17.00 WIB dihubungi kembali Muzakir mengaku belum dapat laporan ada insiden. “Alhamdulillah dan saya ucap terimakasih kepada seluruh masyarakat Aceh dan pihak keamanan,” ujar Muzakir Manaf di terminal Pantonlabu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Abdul Salam Poroh, bahwa Pemilu 2009 di Aceh secara keseluruhan berjalan lancar meskipun diwarnai beberapa laporan masalah saat pemungutan suara berlangsung. “Secara umum Pemilu di Aceh berjalan lancar. Meskipun ada beberapa laporan masalah yang masuk tapi itu tak ada yang serius dan krusial yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu di Aceh,” katanya.(sar/di/her/ib)

Sumber: http://www.serambinews.com/

05 April, 2009

Setahun 18 Qanun Dihasilkan di Pijay

* Hanya Satu Inisiatif Dewan

MEUREUDU - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Pidie Jaya (Pijay) sejak terbentuk bulan Februari 2008 lalu hingga sekarang telah melahirkan 18 qanun. Dari 18 qanun atau peraturan daerah itu, hanya satu yang merupakan qanun inisiatif dewan, yakni qanun Nomor: 17/2008 tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pidie Jaya. Selebihnya, inisiatif eksekutif Pemkab Pidie Jaya. “Dari 17 qanun tahun 2008 dan satu qanun tahun ini, hanya satu qanun yang merupakan inisiatif dari dewan. Yang lainnya, semua hasil inisiatif dan prakarsa eksekutif,” ujar Kabag Hukum Setdakab Pidie Jaya, Fauzi SH, Kamis (2/4).Pun begitu, Fauzi menilai inisiatif dewan memprakarsai satu qanun merupakan nilai plus dan perlu diberi apresiasi. Pasalnya, banyak dewan di kabupaten/kota lain tidak melahirkan satu qanun pun selama lima tahun bertugas. “Satu qanun itu sudah lumayan. Apalagi dewan kita baru bertugas sejak Februari 2008. Kalau di kabupaten/kota lain, bahkan barangkali DPR RI yang sudah bertugas lima tahun, belum tentu bisa memprakarsai satu peraturan pun,” imbuh Fauzi.Dikatakan Fauzi, ke 17 qanun yang disahkan tahun 2008 meliputi, qanun APBK 2008, qanun penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong, qanun pengelolaan dan aset daerah, qanun pajak galian golongan C, qanun pajak sarang walet, qanun retribusi pelayanan pasar, dan qanun retribusi tempat pelelangan ikan. Selain itu, qanun perubahan APBK 2008, qanun retribusi gangguan (HO), qanun retribusi surat izin usaha perdagangan, qanun retribusi surat izin tempat usaha, qanun Setdakab dan sekwan, qanun dinas dan LTD, qanun kecamatan, qanun retribusi IMB. Sementara tahun 2009, hanya melahirkan satu qanun No.1 tahun 2009 tentang APBK 2009. (s)
Sumber: http://www.serambinews.com/

03 April, 2009

Gade Salam Pimpin KONI Pijay

MEUREUDU - M Gade Salam yang juga Bupati Pidie Jaya (Pijay) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Pidie Jaya periode 2009-2013 pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) I, Kamis (2/4).Selain Gade, sidang Musorkab kemarin juga memutuskan M Yusuf Ibrahim yang notabene adalah Wakil Bupati Pidie Jaya menjadi Wakil Ketua Umum KONI setempat. Sementara untuk jabatan ketua harian maupun jajaran pengurus lainnya akan ditentukan kemudian oleh tim formatur yang terdiri dari, Saiful Bahri, Saifuddin, Islamuddin, dan Usman Husen.Musorkab I Pijay itu turut dihadiri Ketua Harian KONI Aceh, Thanthawi Ishak beserta Kasubdin Olahraga Dispora NAD, Asri Soelaiman serta utusan Pengcab 15 cabang olahraga yang telah terbentuk di Pidie Jaya. Jumlah peserta sendiri mencapai 30 orang dengan rincian masing-masing cabang diwakili dua utusan.Meski satu hari jelang Musorkab, sempat mencuat empat nama seperti, M Yusuf Ibrahim, Islamuddin, Saifullah, dan Abubakar Usman sebagai kandidat kuat ketua umum KONI Pijay, namun langkah M Gade Salam yang juga lama berkiprah di KONI Aceh untuk menduduki kursi nomor satu tetap tak terbendung. Pasalnya, meski tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai calon, tapi semua kandidat itu justru sepakat menjadikan orang nomor satu di Pijay ini sebagai Ketua Umum KONI. Pun demikian, Musorkab perdana itu sempat alot juga terutama dalam penentuan kriteria dan calon-calon yang akan memimpin KONI Pijay ke depan. Situasi baru mencair setelah Asri Soelaiman selaku perwakilan Dispora NAD angkat bicara. Asri yang juga tokoh olahraga asal Pidie Jaya itu langsung meminta forum agar memilih Gade Salam sebagai Ketua Umum KONI, karena alasan finansial. “Salah satu kemajuan olahraga harus didukung dana. Jadi, langsung saja dipilih Gade Salam menjadi Ketua,” pungkas Asri yang diamini semua peserta Musorkab.Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka Musorkab, M Gade Salam menyatakan bahwa dirinya akan menjadikan atlet berprestasi yang mengharumkan nama Pidie Jaya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Selain itu, PNS di jajaran Setdakab Pijay yang ikut berprestasi pada bidang olahraga akan dipromosikan kepada jabatan lebih tinggi,” janjinya.(s)
Sumber: http://www.serambinews.com/

02 April, 2009

Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya


Lambang Kabupaten Pidie Jaya


Peta lokasi Kabupaten Pidie Jaya
Koordinat : -

Motto: Peugah lagë buet, peubeut lagë na

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam

Ibu kota

Meureudu

Luas

1.073,6 km²

· Kecamatan

8

Dasar hukum

UU No. 7 Tahun 2007

Tanggal

2 Januari 2007

Bupati

Drs. H. Gade Salam

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Ke-16 kabupaten/kota tersebut adalah:

Geografis

Batas-batas wilayah

Utara

Selat Malaka

Selatan

Kecamatan Tangse, Geumpang dan Mane, Kabupaten Pidie

Barat

Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie

Timur

Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen

Ibukota Pidie Jaya Meureudu

Napak tilas

Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia¬-red) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undang (UU) nya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, “Apabila Uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.”

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerjaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya ibu kota Kejaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirkan sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negri Meureudu negeri yang langsung berada dibawah kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Dimana penduduk negeri Meureudu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lubung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu dirubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalakan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kewedanan sekaligus Pusat Kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai Kewedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana. Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini daerah kewedanan Meureudu akan dijadikan sebagai Kabupaten Baru (Pidie Jaya) yang membawahi delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya (pacahan Bandar Dua), Kecamatan Ulim, Kecamatan Meureudu, kecamatan Meurah Dua (Pecahan Meureudu), Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja (Pecahan Trienggadeng) dan Kecamatan Bandar Baru. Delapan kecamatan di bagian timur kabupaten Pidie ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya. (Fsaidi)

01 April, 2009

Hama Pucuk Kelapa Mewabah di Pidie Jaya

Petugas Masih Sebatas Mendata

MEUREUDU – Hampir semua tanaman kelapa di Pidie Jaya (Pijay) diserang hama Brontispa Sp. Kendati serangan itu sudah berlangsung lama dan berat, namun petugas dari dinas terkait di sana, baru sebatas melakukan pendataan. Padahal, jika terus dibiarkan semua tanaman tersebut akan punah.Umumnya tanaman kelapa yang terserang berada di kawasan pesisir pantai. Walaupun begitu, kawasan tengah dan selatan juga tak luput dari ancaman, hanya saja belum merata dan lokasinya terpencar-pencar. Sejumlah warga terutama pemilik tanaman termasuk keuchik setempat menyebutkan, serangan itu sudah berlangsung lebih dua tahun. Tetapi, sejak beberapa bulan belakangan kondisinya tampak semakin parah.Para petani mengaku kesulitan memberantas hama dimaksud. Selain memang tidak tahu sama sekali jenis pestisida (racun) yang ampuh, menyangkut tehnis pengendalian pun masih buta sama sekali. Konon lagi, tanaman yang terserang sifatnya massal atau hampir menyeluruh. Oleh sebab itu, mereka meminta petugas di dinas agar memberikan perhatian serius sekaligus mencari solusi untuk menyelamatkan tanaman.Seperti penuturan beberapa warga Desa Tu dan Desa Keude Panteraja, gejala serangan itu berupa daun mengering dan kelihatan seperti layu, menyebabkan produksi buah berkurang drastis. Ditambahkan, gejala serangan semacam itu, belum pernah mereka dapati sebelumnya. “Kami ini seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah harga kelapa anjlok, kini hama pun menggerogotinya lagi,” kata seorang warga.Keuchik Gampong Masjid Panteraja, Ibnu Abubakar, juga mengomentari hal serupa. Menurut amatannya, serangan hama yang kini sudah berlangsung lebih dua tahun itu, terjadi hampir menyeluruh. Untuk memberantasnya teramat sulit dan tak mungkin dilakukan secara perorangan. “Beberapa bulan lalu, pihak petugas memang sudah pernah mendata tentang kepemilikan tanaman yang terserang hama. Entah sejauh mana sudah penanganannya, kami pun tidak tahu sama sekali,” kata Ibnu.Kasie Pengembangan Sumber Daya, Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman Distan Pijay, Zamri SP, yang ditanya Serambi tentang hal tersebut, membenarkan bahwa hampir semua tanaman kelapa di wilayahnya terserang hama. “Betul, sebagian besar tanaman kelapa di Pijay terserang hama,” katanya. Tetapi ia membantah jika disebutkan, serangan hama Brontispa Sp itu sudah lebih dua tahun berjangkit di sana.Menurut Zamri, serangan terjadi sejak November 2008 lalu dan sekarangnya tampak cenderung menurun. Hama tersebut menyerang titik tumbuh ataui pucuk tanaman. Katagori kerusakan yang ditimbulkan, menurut Zamri, digolongkan pada serangan berat sekitar 40 persen dan ringan 60 persen.Ditanya, luas serangan dan upaya penanganan yang sudah pernah dilakukan pihak dinas, Zamri mengaku, menyangkut dengan luas areal yang terserang belum ada data konkrit. Alasannya, karena petugas lapangan saat ini masih melakukan pendataan terhadap tanaman yang terkena serangan. “Kalau jumlah batang yang terserang hama mungkin mencapai ribuan. Nanti kalau sudah siap didata akan kami berikan juga untuk Serambi. Upaya penanganan oleh dinas belum ada sama sekali,” sebut Zamri. (ag)
Sumber: http://www.serambinews.com/